Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta seluruh kepala daerah di wilayahnya untuk tidak coba-coba melakukan tindak korupsi.
Hal itu dikatakan usai Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Korupsi Terintegrasi yang dihadiri oleh seluruh bupati/walikota di Jateng, DPRD, serta perwakilan dari KPK dan BPKP Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (27/9/2022).
Dikatakan, korupsi bisa dicegah jika ada perbaikan sistem yang dapat dilakukan bersama antara eksekutif dan legislatif.
Misalnya mengenai pengesahan APBD jangan sampai ada kolusi. Apa yang menjadi aspirasi rakyat harus dimasukkan dalam sistem secara terbuka dengan baik.
Dia pun berharap pengesahan APBD itu nantinya tidak menjadi proyek bancakan. Sebab indikasi seperti itu pasti ada, seperti aspirasi masyarakat dengan nominal Rp 200 jutaan punya potensi korupsi tinggi karena melalui penunjukan langsung.
Maka dari itu Ganjar meminta DPRD agar mengontrol dan mengawasi serta jangan sampai ada pihak yang terlibat, baik ekskutif maupun legislatif.
“Saya titip sama kawan-kawan DPRD tolong dikontrol dan kita jangan ada yang terlibat, eksekutif maupun legislatif. Di Pemprov umpama saya minta publik untuk lapor, kasih data kepada saya, siap main siap minta, sudah pasti pecat itu,” tegas Ganjar.
Mitigasi korupsi, lanjutnya, dapat dimulai dari keterbukaan pengesahan APBD dengan membangun kesepakatan tentang syarat penting dan membuang syarat yang tidak penting.
“Mitigasi korupsinya ada di situ, bagaimana make a deal yang baik dengan syarat seperti daerah miskin musti ditolong, potensi stunting harus dibereskan, politik pangan di tengah situasi perubahan climate change global terus kemudian harga yang meningkat karena kondisi eksternal yang musti diperbaiki, arahkan APBD nya ke sana. Itu saja,” katanya.
Terkait praktik pencegahan korupsi di kabupaten/kota, Ganjar menyebut ada beberapa contoh yang dapat ditiru daerah lain.
Terutama mengenai inovasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kemudian bagaimana menggunakan anggaran dalam kondisi darurat.
“Mudah-mudahan nanti akan ada penjelasan yang lebih detail, umpama dalam kondisi darurat itu kita harus menggunakan anggaran dengan cepat, bagaimana menurunkan inflasi, bagaimana kemudian kita menyediakan stok, bagaimana kemudian dalam kondisi sekarang yang lagi berubah ini anggaran bisa fit maka regulasi musti disesuaikan dan BPKP mendampingi,” ujarnya.
Ganjar berharap gambaran umum yang diberikan oleh KPK melalui rapat koordinasi tersebut akan menciptakan sistem pencegahan korupsi yang baik. KPK juga dapat memberikan gambaran kejadian atau kasus yang saat ini masih ada.
“Itu tidak jauh-jauh cuma jual-beli jabatan, minta komisi, ngatur proyek, investasi kemudian dipalak, pokoknya nyebelin yang gitu-gitu. Maka ini kita kumpulkan agar itu tidak terjadi. Kita tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, kalau saya ya diri saya sendiri, lalu kita semua yang diamanahi masyarakat untuk membangun bangsa tanpa korupsi,” tandasnya. (*)
