Ajie MH.
SEMARANG – Capaian pajak daerah Jateng tahun 2017 terbilang memuaskan. Dari target yang ditentukan, relaisasinya bisa tembus hingga 100 persen lebih. Beda dari tahun sebelumnya yang justru jauh di bawah target.
Dari data Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD), per 25 Desember 2017 kemarin, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah mecapai Rp 3,77 triliun. Capaiannya 101,9 persen dari target Rp 3,7 triliun. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) target Rp 2,97 triliun, tercapai 100,61 persen atau Rp 2,988 triliun.
Untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) target Rp 1,586 triliun, tercapai 104,21 persen atau Rp 1,653 triliun. Pajak Air Permukaan (PAP) Target Rp 10,5 miliar tercapai 106,15 persen atau Rp 11,145 miliar. Pajak Rokok target Rp 1,95 triliun tercapai 104,12 persen Rp 2,03 triliun. Sementara Retribusi Daerah, target Rp 4,775 triliun tercapai 102,71 persen atau Rp 4,905 triliun.
Kepala BPPD Jateng, Ihwan Sudrajat menjelaskan, pihaknya akan merancang program agar capaian 2018 mendatang lebih baik lagi. “Kami akan memperluas program agar pendapatan pajak bisa lebih tinggi dari target yang ditentukan. Tentu butuh kerja keras untuk merealisasikannya,” terangnya, Selasa (26/12/2017).
Di 2018, pihaknya akan lebih menggarap pendapatan dari pajak rokok. Sebab, setiap tahun, pajak dari cukai rokok masih sangat signifikan dalam mendulang pendapatan daerah. “Kalau pengelolaan cukainya tidak dikencangkan, pasti akan menurun. Apalgi konsumsi rokok cenderung mulai menurun,” katanya.
Muncul wacana akan meningkatkan cukai rokok hingga 10,9 persen. Artinya, target pendapatan pajak rokok 2018, minimal juga harus meningkat sesuai besaran kenaikan cukai. Jika konsumsi rokok memang menurun, pihaknya akan mendongrak lewat razia cukai ilegal. “Tahun depan akan semakin intens melakukan razia atau sweeping cukai ilegal di lapangan,” bebernya.
Optimalisasi pajak juga akan dilakukan untuk sektor PAP. Sebab, selama ini, Pemprov Jateng baru memungut pajak dari industri besar saja. Seperti Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM), Indonesia Power, dan beberapa pabrik air minum kemasan. Dia menyadari, masih banyak potensi yang bisa disasar untuk meningkatkan pendapatan dari PAP. “Tahun depan akan kami sasar semua potensi. Targetnya, bisa di atas Rp 15 miliar,” terangnya.
Dijelaskan, meski perolehan pajak sudah lebih 100 persen, masih ada potensi yang belum tergarap. Yakni retribusi dari SKPD. Aset yang dihasilkan dari pelayanan SKPD dianggap belum optimal dalam menyumbang pendapatan Pemprov Jateng.
“Tahun depan akan diintensifkan. Sejak awal kami akan mengawal. Optimalisasi aset. Polanya, kami datang ke lapangan, mendata, didiskusikan, kemudian menyepakati angka realisasinya. Memang target sudah masuk ke RAPBD. Tapi tetap akan kami kawal agar optimal,” tegasnya.
Mengenai aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sudah dibahas sebelum RUPS. Dia pun mewanti-wanti agar BUMD menaikkan target pendapatan. “Sudah saya ingatkan, kalau tidak naik, kami tidak akan mendorong penambahan modal,” tuturnya.
Ihwan mengaku prihatin dengan BUMD PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT). Sebab, selama ini pengelolaan asetnya tergolong tidak optimal. “Menurut saya, SPJT kutan jelas. Direksinya harus menyadari betapa pentingnya pengelolaan aset agar menjadi lebih bernilai,” terangnya. (ajie mh)
Editor: Ismu Puruhito
