Bicara di Rapim Kemenhan, Jokowi Singgung Anggaran Rp 127 Triliun

JAKARTA (jatengtoday.com) – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Presiden memerintahkan seluruh jajaran Kemenhan, TNI dan Polri bekerja sungguh sungguh menjaga kedaulatan NKRI dan berdiri paling depan dalam memperkokoh kedaulatan NKRI.
“Sekali lagi saya sampaikan bahwa kedaulatan itu harga mati, tidak bisa dinegosiasikan, tidak ada tawar-menawar,” kata Presiden Jokowi ketika memberi pengarahan pada rapat pimpinan Kemenhan, TNI dan Polri di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika Kemenhan Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Dalam rapim yang dihadiri antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Idham Azis, Presiden Jokowi merasa senang rapim juga dihadiri jajaran pimpinan Polri.
“Ini menunjukkan adanya sinergi, saling mendukung dan mengisi dalam melaksanakan agenda besar dan tujuan negara,” kata Jokowi dalam rapim bertema Pertahanan Semesta Yang Kuat Menjamin Kelangsungan Hidup NKRI.
Menurut Presiden, jajaran pertahanan juga harus menangani semua spektrum konflik yang semakin luas. “Ke depan tantangan kita semakin berat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengungkapkan keyakinannya bahwa Menhan Prabowo Subianto mampu mengelola anggaran Kementerian Pertahanan yang jumlahnya makin meningkat.
“Hati-hati penggunaan ini. Akan tetapi, saya yakin Pak Menhan ini kalau urusan anggaran detail, berkali-kali dengan saya hampir hafal di luar kepala. Ini Pak di sini Pak, aman urusan Rp 127 triliun ini,” kata dia.
Ia menyebutkan Kemenhan merupakan satu dari beberapa kementerian yang mendapat alokasi anggaran terbesar sejak 2016 hingga saat ini. “Alokasi anggaran Kemenhan pada tahun 2020 mencapai sekitar Rp127 triliun,” kata Jokowi.
Kepala Negara mengingatkan penggunaan anggaran harus efisien dan bersih. “Tak boleh ada mark up lagi dan yang paling penting mendukung industri pertahanan dalam negeri kita,” katanya.
Presiden juga mengingatkan jajaran pertahanan harus mampu mengatasi semua masalah pertahanan dari berbagai spektrum. “Mulai dari konflik internal, perang asimetrik, gerilya, perang proxy, hingga perang hybrid, yang menggabungkan strategi militer nonmiliter, konvensional dan nonkonvesional,” tandasnya.
Ke depan, menurut Jokowi, tantangan pertahanan makin berat. Tantangan besar itu, antara lain makin luasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia. “Oleh sebab itu, kita harus memperkuat diplomasi pertahanan untuk meredam ketegangan antarnegara,” katanya.
Menurut dia, Indonesia juga harus siap dengan persenjataan untuk melakukan penegakan hukum di wilayah kedaulatan RI.  (ant)
editor : tri wuryono