SEMARANG (jatengtoday.com) – Diakui atau tidak, santri berperan penting sejak era perjuangan mengusir penjajah dari tanah Indonesia. Tidak hanya itu, pondok pesantren menjadi kantong pendidikan hingga ke pelosok nusantara.
Kaum santri, baik santri dalam pengertian para peserta didik di pondok pesantren, maupun santri dalam pengertian ulama dan pengikutnya yakni masyarakat yang taat menjalankan aturan agama, terbukti selalu setia terhadap republik. “Mereka senantiasa berada di garis depan membela negara dari ancaman ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Mengawal Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika,” kata anggota DPRD Kota Semarang M Sodri, Selasa (22/10/2019).
Dikatakannya, kaum santri tiada henti membantu pemerintah mengayomi masyarakat, memberi pendidikan, khususnya pendidikan agama, dan melayani kebutuhan rakyat hingga pelosok-pelosok desa. Itulah sebab mengapa negara ini perlu menghargai santri.
“Negara ini berhutang banyak kepada santri. Pemerintah pusat maupun daerah perlu memberi perhatian maksimal kepada santri,” ungkapnya.
Menurutnya, sudah semestinya pemerintah memberi pelayanan maksimal kepada para santri. Terlebih dengan telah adanya UU Pesantren, maka pemerintah perlu secepatnya menyusun program untuk santri.
“Pemerintah, termasuk Pemkot Semarang, perlu merancang program yang lengkap untuk santri. Perlu banyak program yang menyentuh pemberdayaan santri dan pesantren,” terang Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kota Semarang ini.
Tidak hanya perhatian untuk pondok pesantren dan para pengajarnya. Namun juga perlu program penguatan ekonomi santri dan pemberdayaan pesantren, layanan kesehatan, aspek bina lingkungan hidup, keolahragaan dan kepemudaan, kewirausahaan, maupun aspek pelatihan ketrampilan.
Apalagi saat ini UU Pesantren telah mewajibkan pemerintah memfasilitasi santri dan pondok pesantren. “Maka pemerintah harus mengaplikasikan program sebagai bentuk perhatian kepada santri,” imbuhnya.
Selain itu, Sodri mengapresiasi langkah Pemkot Semarang menutup tempat prostitusi Argorejo. Dia mendorong Pemkot dan elemen masyarakat segera mengubah bekas tempat pelacuran tersebut menjadi kawasan budaya dan religi. “Perlu diisi taman, sarana belajar, atau sarana kreativitas warga. “Kami dari Fraksi PKB akan mendorong program Indonesia bebas prostitusi,” bebernya.
Lebih lanjut, Sodri menyarankan kepada Pemkot Semarang untuk belajar dari Pemkot Surabaya yang telah terlebih dahulu melakukan penutupan lokalisasi Gang Dolly.
“Pemerintah kota bisa mengubah kawasan tersebut menjadi kawasan budaya maupun wisata religi. Sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat,” katanya. (*)
editor : ricky fitriyanto
