Ajie MH.
TEGAL – Pembangunan Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan pesat. Banyak pengusaha baik BUMN maupun swasta yang menanamkan investasinya di Jateng dalam berbagai bidang. Selain untuk membuka peluang tenaga kerja, investasi itu juga diharapkan memberi dampak kesejahteraan pada masyarakat secara luas.
Salah satu yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yakni kepemilikan saham minimal 5 persen untuk desa tempat investasi tersebut. Kepemilikan saham itu disarankan dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan begitu, masyarakat desa bisa merasa ikut memiliki perusahaan sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa akan lebih terwujud dan terlihat nyata.
Salah satu yang tengah diupayakan saat ini yakni kepemilikan saham pada desa terdampak proyek tol Bawen-Yogyakarta. “Waktu paparan tol kemarin disampaikan oleh konsultannya, saya minta tolong itu ada lahan subur di lewati, ada desa-desa di lewati. Bisa ndak desa itu memiliki saham?,” ujar Ganjar.
Gagasan tersebut ungkapnya dilakukan agar desa tak hanya jadi penonton namun juga menjadi pemilik dan melibatkan BUMDes . Ia mengatakan jika ini nanti terealisasi, masyarakat tentu akan makin sejahtera dan desa akan berkembang. “Jadi tidak ada lagi yang mengeluhkan daerahnya menjadi sepi karena terkena proyek tol,” terangnya.
Ia mengatakan terdapat dua pola yang bisa digunakan masyarakat atas kepemilikan saham. Pertama yakni desa melalui BUMDes bisa sharing modal, sedang yang kedua dengan mencicil dari keuntungan yang didapatkan untuk membayar pinjaman modal sebelumnya.
“Jadi saya kepengin ada ownership system di mana masyarakat desa juga ikut memiliki karena investasi juga harus membebaskan lahan. Maka problem sosial pembebasan lahan dapat dicegah jika masyarakat mendapat insentif,” katanya.
Ganjar mencontohkan pola yang sudah berjalan saat ini yakni PT Semen Indonesia yang mau memberikan sahamnya sebesar lima persen untuk dikelola masyarakat melalui BUMDes. Sehingga masyarakat sekitar pabrik akan mendapatkan deviden yang digunakan sebagai anggaran untuk menyejahterakan mereka.
“Jadi kasus rembang yang dulu gegeran saben dino itu saya minta, saya ndak mau kalau rakyat digitukan. Maka saya ujicobakan di sana, maka saya minta saham minimum 5 persen dan itu masuk ke BUMDes dan ini sudah akan direalisasikan,” tandasnya.
Contoh yang lain ungkapnya yakni ada salah satu perusahaan swasta yang ingin berinvestasi mendirikan PLTA di Pemalang dan mereka bersedia memberikan sahamnya untuk rakyat sebesar 10 persen. “Saya ingin setiap ada sesuatu yang potensial di daerah itu akan mendorong masyarakat mendapatkan sesuatu untuk meningkatkan kesejahteraannya,” ujarnya.
Pemberian saham untuk rakyat ini ungkap Ganjar bertujuan agar mereka tidak melakukan migrasi dari desa ke kota dan memilih untuk membangun desanya. Sehingga gap pembangunan antara desa dengan kota tidak terlalu jauh. (ajie mh)
Editor: Ismu Puruhito
