Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuai kontroversi. Sebab, Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation masuk dalam daftar penerima dana bantuan POP yang angkanya mencapai Rp 20 miliar per tahun.
Langkah Kemendikbud tersebut menuai kritikan dari tiga organisasi besar yakni NU, Muhammadiyah, serta PGRI. Mereka memilih menarik diri dari program tersebut karena menilai kurang rasional.
Anggota Komisi X DPR RI, Yoyok Sukawi, mengingatkan Mendikbud, Nadiem Makarim untuk lebih bijak dalam mengelola POP. Pasalnya Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation merupakan program CSR yang dikelola sebuah kooperasi besar. Apalagi beberapa waktu lalu Kemendikbud juga baru saja memberhentikan tunjangan profesi terhadap guru di Indonesia.
“Di situasi seperti ini, Kemendikbud harusnya lebih bijak. Kemarin baru saja melakukan rasionalisasi APBN karena dampak Pandemi Covid dengan mengurangi tunjangan profesi guru, ini justru mau memberi bantuan untuk program dari perusahaan besar. Dana puluhan miliar itu lebih baik untuk kesejahteraan guru,” jelasnya, Kamis (20/07/20).
Dikatakan, tidak masuk akal karena perusahaan besar mendapat hibah yang dananya dari APBN. “Padahal masih banyak penggerak pendidikan di Indonesia yang membutuhkan perhatian,” imbuh Legislator Partai Demokrat ini.
Yoyok Sukawi juga menambahkan, dalam waktu dekat ini Komisi X DPR RI akan segera memanggil Nadiem Makarim untuk menjelaskan polemik POP ini ke wakil rakyat.
Dia juga meminta Nadiem Makarim untuk berani memberhentikan program tersebut meski mantan CEO Gojek ini sudah menyampaikan permintaan maaf kepada organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah, dan PGRI.
“Kemendikbud harus berani membatalkan hibah ke CSR dua perusahaan besar ini. Kalau sekadar minta maaf saya rasa tidak cukup,” tandasnya. (*)
editor : ricky fitriyanto
