Abdul Mughis
SEMARANG – Berbagai upaya dilakukan untuk menangani masalah perkotaan, baik kekumuhan hingga kemiskinan. Saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terus melakukan pengembangan terkait penyelesaian masalah kekumuhan dan kemiskinan bekerjasama dengan pemerintah pusat. Ada kurang lebih seluas 415 hektare wilayah kumuh di Kota Semarang, saat ini masih menyisakan wilayah kumuh seluas 361 hektare.
Salah satunya dengan melakukan pembangunan infrastruktur maupun menggarap potensi yang dimiliki perkampungan setempat melalui program Kampung Hebat dan Kampung Tematik. “Kami memaksimalkan program Kampung Tematik di 113 Kelurahan di Kota Semarang. Sedangkan Presiden Jokowi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengembangkan program “Kotaku” (Kota Tanpa Kumuh) di 38 Kelurahan di Kota Semarang,” kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Selasa (28/11/2017).
Dikatakannya, pembangunan secara masif tidak bisa dilakukan sendirian. Maka harus diperlukan kerja bersama-sama dengan berbagai pihak untuk sinergi secara maksimal. Baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perusahan swasta dan seterusnya. Saat ini, Hendi mengeklaim, sejauh ini pihaknya bisa mengurangi masalah kekumuhan di Kota Semarang. “Tercatat pada awal tahun 2016 ada 415 hektare wilayah kumuh di Kota Semarang. Saat ini (2017) masih menyisakan wilayah kumuh seluas 361 hektare,” ungkap Hendi sapaan akrab Hendrar Prihadi.
Orang nomor satu di Kota Semarang ini juga memuji pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Secara nasional, geliat pembangunan infrastruktur berkembang pesat. Banyak peran pemerintah pusat yang dilakukan di Kota Semarang. Salah satunya adalah pembangunan Kampung Bahari di Kota Semarang dengan penerapan teknologi rumah apung. Termasuk pembangunan lain yang sedang berjalan dan akan dijalankan, seperti pembangunan jalan tol dan normalisasi sungai.
“Harus diakui, pembangunan pemerintahan Pak Jokowi ini sangat luar biasa,” katanya.
Hendi menyebut, pembangunan jalan tol diperkirakan berhenti sejak 1997 silam. Tetapi sejak pemerintahan Jokowi pembangunan tol kembali dilakukan secara pesat. Menurutnya, semangat pembangunan seperti ini penting untuk disengkuyung bersama. Hendi mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Persoalan kekumuhan di antaranya bermula dari pengelolaan sampah yang tidak benar. Maka diperlukan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) secara efektif dan maksimal. Seperti yang diterapkan di kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dengan menggunakan konsep 3R (reduce, reuse, dan recycle).
“Saya berharap agar kesadaran masyarakat mengenai lingkungan meningkat. TPS 3R tersebut agar dapat mengurangi dampak negatif akibat pengelolaan sampah yang tidak baik. Sehingga dampak-dampak negatif akibat sampah seperti lingkungan kumuh hingga banjir bisa berkurang,” katanya. (Abdul Mughis)
Editor: Ismu Puruhito
