Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah antisipatif untuk menekan potensi kenaikan inflasi setelah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang mulai berlaku pada Juni 2026.
Menurut Saleh, kenaikan harga BBM berpotensi memicu peningkatan biaya transportasi dan distribusi barang yang pada akhirnya dapat berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok di masyarakat.
“Kenaikan harga BBM perlu diantisipasi dengan langkah-langkah yang tepat agar tidak memicu lonjakan harga barang dan menambah beban masyarakat,” ujar Saleh di Semarang.
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Inflasi
Pemerintah melalui Pertamina Patra Niaga telah menetapkan tarif baru BBM non-subsidi yang berlaku mulai 10 Juni 2026.
Dalam penyesuaian tersebut, harga Pertamax (RON 92) mengalami kenaikan menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green 95 (RON 95) naik menjadi Rp17.000 per liter dari harga sebelumnya Rp12.900 per liter.
Menurut Saleh, dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan oleh sektor transportasi, tetapi juga berpotensi memengaruhi rantai distribusi barang dan jasa yang menjadi salah satu faktor utama pembentuk inflasi daerah.
“Kita harus mewaspadai efek berantai dari kenaikan BBM, terutama terhadap harga bahan pangan dan kebutuhan pokok yang sangat dirasakan masyarakat,” katanya.
Pemda Diminta Perkuat Pengawasan Harga Pangan
Untuk mengantisipasi gejolak harga, Saleh mendorong pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah agar memperkuat pemantauan harga di pasar tradisional maupun modern.
Selain memastikan harga tetap terkendali, pemerintah daerah juga diminta menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga lebih tinggi.
Menurutnya, stabilitas pasokan menjadi faktor penting dalam menjaga inflasi tetap terkendali di tengah dinamika ekonomi yang terjadi.
Operasi Pasar dan Pasar Murah Harus Disiapkan
Saleh juga meminta pemerintah daerah menyiapkan berbagai program stabilisasi harga sejak dini. Beberapa langkah yang dinilai efektif antara lain operasi pasar, pasar murah, serta penguatan distribusi komoditas strategis ke berbagai daerah.
Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau meskipun terjadi kenaikan biaya distribusi akibat penyesuaian harga BBM.
“Intervensi pemerintah harus dilakukan secara cepat dan terukur sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
TPID Diminta Tingkatkan Koordinasi
Selain langkah stabilisasi harga, Saleh meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah Jawa Tengah meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap perkembangan harga komoditas penting.
Menurutnya, peran TPID sangat strategis untuk mendeteksi lebih awal potensi kenaikan harga serta merumuskan langkah penanganan yang cepat dan tepat.
Ia menegaskan bahwa inflasi yang tinggi akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Jangan sampai kenaikan BBM diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali. Pemerintah daerah harus hadir untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat,” pungkasnya.
Dengan pengawasan harga yang lebih ketat, penguatan pasokan pangan, serta intervensi pasar yang tepat sasaran, diharapkan dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi di Jawa Tengah dapat diminimalkan sehingga kondisi ekonomi masyarakat tetap terjaga. (*)
