Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Senin, 27 April 2026.
Total ada 27 pejabat yang dilantik; terdiri atas 26 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan satu Pejabat Fungsional Ahli Utama. Dari jumlah tersebut, 13 pejabat mendapatkan promosi dan 13 pejabat mengalami pergeseran atau mutasi.
“Mutasi atau rotasi adalah hal yang wajar. Untuk kesegaran organisasi itu sendiri. Sehingga birokrasi kita bisa sehat, berdaya guna, sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak,” kata Ahmad Luthfi dalam sambutannya.
Ia menegaskan, jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada diri sendiri maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, para pejabat diminta bekerja dengan integritas, profesionalitas, dan memberi nilai tambah bagi organisasi.
“Jabatan apapun yang kita emban adalah suatu amanat yang harus kita pertanggungjawabkan kepada diri sendiri maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.
Luthfi menegaskan, pelantikan tersebut telah melalui mekanisme merit system (sistem merit) dan telah diverifikasi Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Menurutnya, proses tersebut menjadi dasar legitimasi pengangkatan jabatan para pejabat yang dilantik.
Ia juga menegaskan tidak ada praktik titipan dalam proses pengisian jabatan tersebut. Prinsip itu, kata dia, harus menjadi patokan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
“No titip-titip, no jasa penitipan. Ini tolong jadikan patokan kita, sehingga kita nanti menganut adanya clear dan good governance,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Luthfi meminta para pejabat baru, terutama kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak terjebak pada birokrasi yang panjang dan melelahkan. Menurutnya, birokrasi harus hadir untuk melayani, bukan sekadar menjalankan urusan administratif.
“Kami pengin birokrasi kita itu melayani,” tandasnya.
Ia meminta kepala OPD yang baru dilantik segera melakukan perubahan di unit kerja masing-masing. Para pejabat diminta memotong jalur birokrasi yang tidak efektif, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Luthfi juga menekankan pentingnya respons cepat terhadap keluhan masyarakat. Ia meminta agar tidak ada keluhan publik yang dibiarkan terlalu lama tanpa jawaban.
“Sehingga tidak ada lagi komplain publik dari masyarakat. 1×24 jam harus terjawab dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat,” katanya.
Seluruh fungsi pelayanan pemerintah, lanjut dia, mulai dari kesehatan, infrastruktur, hingga urusan pemerintahan daerah, harus mampu mereduksi keluhan masyarakat. Kritik dari publik juga harus diterima sebagai masukan untuk memperbaiki kinerja.
Luthfi menakankan, pejabat yang baru dilantik harus langsung membawa nilai tambah dan perubahan setelah kembali ke unit kerja masing-masing. Meski orang yang mengisi jabatan bisa berganti, birokrasi harus tetap berjalan dan semakin baik.
Ia juga menyinggung capaian Jawa Tengah yang dinilai baik berkat kolaborasi antarlembaga dan OPD. Menurutnya, kolaborasi tersebut harus terus diperkuat agar kinerja pembangunan dan pelayanan publik semakin meningkat.
Sebagai informasi, sejumlah pejabat yang dilantik pada kesempatan itu lain Muhammad Masrofi sebagai Kepala Bapenda, Harso Susilo sebagai Kepala Badan Kesbangpol, Dwianto Pryonugroho sebagai Kepala BPKAD, serta Yusmanto sebagai Kepala Bappeda.
Pada jajaran kepala dinas, Widi Hartanto dilantik sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dr. Zulfachmi Wahab sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Aria Chandra Destianto sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Lilik Henry Ristanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital, serta Heru Djatmika sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sementara itu, jabatan kepala biro diisi Yasip Khasani sebagai Kepala Biro Organisasi, Edy Iswanto sebagai Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama, Syamsudin Isnaini sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Laksono Dewanto sebagai Kepala Biro Umum, serta Johan Hadiyanto sebagai Kepala Biro Perekonomian.
Selain itu, Urip Sihabudin dilantik sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Jateng, Agung Hariyadi sebagai Sekretaris DPRD Jateng, dan Hanung Cahyo Saputro sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
Adapun sejumlah jabatan direktur dan wakil direktur rumah sakit daerah juga turut diisi, antara lain RSUD Dr. Moewardi, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, RSUD dr. Adhyatma MPH, RSJD Dr. RM Soedjarwadi, RSJD dr. Amino Gondohutomo, dan RSJD Dr. Arif Zainudin.
Satu pejabat lainnya, Dyah Lukisari, dilantik dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (*)
