in

107 Pekerja Pertamina Dipecat Sepihak, Disnaker Lepas Tangan

SEMARANG (jatengtoday.com) – Sebanyak 107 pekerja di Pertamina Cilacap bagian scafolding dipecat alias menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Sejak 7 Agustus 2018, para pekerja tersebut dinyatakan habis masa kontrak dan tidak diperpanjang lagi tanpa melalui aturan jelas.

Mereka kemudian menuntut keadilan ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakerin) Kabupaten Cilacap. Namun komentar dari pihak Disnakerin Kabupaten Cilacap, melalui Kabid dan Staf Hubungan Industrial, justru tidak profesional dan menyakiti hati para korban PHK.

Kabid dan Staf Hubungan Industrial justru mengeluarkan pernyataan bahwa gerak dan langkah perjuangan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi Dan Umum (FSP KEP) harus ada evaluasi. “Dalam advokasi PHK sepihak ini seluruh anggota PUK SP KEP PT PBAS mengadu ke DPRD Cilacap itu disalahkan oleh Disnaker,” kata Ketua DPD FSP KEP Jawa Tengah Zainudin, Jumat (17/8).

Sontak, pernyataan tersebut membuat Keluarga Besar FSP KEP Jawa Tengah tersinggung. Bahkan DPC-DPC FSP KEP yang ada di Jawa Tengah menggeruduk kantor Disnakerin Kabupaten Cilacap yang beralamat di Jalan Pewira Nomor 30 Cilacap, Kamis, 16 Agustus 2018 lalu.

“Pada pertemuan tersebut DPD FSP KEP didampingi Teguh (perwakilan DPP FSP KEP) dan Dwi Antoro Widagdo, Teguh, Mustolah (perwakilan dari DPC FSP KEP Kabupaten Cilacap) dan ditemui langsung oleh Kadisnakerin Kabupaten Cilacap Kosasih yang didampingi Peni, Nana (keduanya adalah Kabid dan staf Hubungan Industrial),” katanya.

Setelah lebih dari dua jam pembicaraan, akhirnya Kadisnakerin Kosasih membuat pernyataan tertulis yang isinya permintaan maaf kepada DPP, DPD dan DPC FSP KEP. “Peran pemerintah dalam penyelesaian masalah perburuhan dipertanyakan, kasus PHK sepihak seluruh anggota SP KEP yang bekerja di Pertamina Cilacap bagian scafolding sejumlah 107 orang tidak ditangani secara profesional,” katanya.

Ketua Umum FSP KEP Sunandar, mengapresiasi langkah yang ditempuh DPD FSP KEP Jawa Tengah dan memerintahkan agar soliditas, solidaritas tetap terjaga di Jawa Tengah. Sunandar juga berharap agar pejabat pemerintah terutama pejabat yang menangani ketenagakerjaan sadar akan posisinya sebagai representasi dari negara. “Pemerintah harus hadir dalam setiap persoalan yang dihadapi buruh. Sehingga apa yang terjadi di Cilacap tidak terulang lagi,” katanya. (*)

editor : ricky fitriyanto

Abdul Mughis