in

Terapkan Desa Inklusif, Tiga Minggu Kebut Pendataan Penyandang Disabilitas

SURAKARTA (jatengtoday.com) – Tidak puas hanya dengan melibatkan kaum disabilitas di setiap Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bakal menerapkan desa inklusif. Dalam tiga minggu ke depan Ganjar menargetkan pendataan penyandang disabilitas di seluruh Jateng selesai.

Lima tahun terakhir di setiap penyelenggaraan Musrenbangwil di enam karesidenan Jawa Tengah, penyandang disabilitas memang selalu mendapat ruang pertama untuk menyampaikan usulan pembangunan, selain komunitas perempuan dan komunitas anak. Tapi menurut Ganjar itu tidaklah cukup untuk pemenuhan pelayanan penyandang disabilitas.

“Kebijakannya memang harus sampai di level desa. Ini juga memerlukan keberanian dari kepala desa. Pemprov telah melakukan itu tinggal sekarang kabupaten sampai desa mengikuti,” kata Ganjar di Surakarta saat berbincang dengan tokoh-tokoh peduli disabilitas, Selasa (10/9/2019).

Terlebih dengan adanya UU nomor 19 Tahun 2011 yang mengatur pemenuhan Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas sampai tingkat desa. Sekarang persoalannya adalah pendampingan khusus kepada kepala desa, salah satu tugasnya adalah memberi indikator klasifikasi penyandang disabilitas.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah data penyandang disabilitas yang valid di seluruh desa. Di Jawa Tengah ada 7809 desa. Jika itu terealisasi, bisa dijadikan basic untuk membuat kebijakan pemerintah,” katanya.

Sebagai langkah awal Ganjar mengatakan Jawa Tengah siap jadi starting poin nasional yang desanya menerapkan sistem Inklusif. Bahkan kalau pendataan bisa dilakukan dalam waktu dekat, di tahun anggaran 2020 nomenklatur untuk pemenuhan layanan disabilitas bisa direalisasikan.

“Dispermasdesdukcapil Jateng saya targetkan dalam tiga minggu pendataan penyandang disabilitas selesai. Syukur-syukur nanti bisa masuk di anggaran perubahan,” katanya.

Temu tokoh yang peduli penyandang disabilitas itu diikuti perwakilan beberapa daerah. Dari Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Yogyakarta sampai Nusa Tenggara Timur. Mama Marta, salah satu tokoh peduli penyandang disabilitas dari Sumba, NTT mengatakan persoalan mendasar untuk penerapan desa inklusif adalah single data. (lhr)

editor : ricky fitriyanto

Ajie MH.