in

Sanksi ASN Bandel, Data Ganda Bansos dan Haji Terbatas Arab Saudi

BADAN Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat sebanyak 12 aparatur sipil negara (ASN) melanggar ketentunan selama kerja dari rumah atau work from home (WFH).
“Dari 12 ASN tersebut, dua orang di antaranya saat dilakukan inspeksi mendadak ditemukan sedang berada di pasar pada jam kerja,” kata Pelaksana tugas Kepala BKPP Kudus Catur Widyatno, Selasa (23/6/2020).
Sementara ASN lainnya, tidak mematuhi aturan jam kerja karena terlambat masuk kerja.

Kisruh Sistem Zonasi PPDB

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jateng bermasalah. Pasalnya ada 17 kecamatan yang tidak memiliki SMA, SMK, dan SLB Negeri. Praktis, warga di 17 kecamatan tersebut tidak bisa mendaftar sekolah negeri lewat jalur zonasi.
Pada PPDB tahun lalu, zonasi masih menggunakan jarak dari kantor desa atau kelurahan calon siswa. Bukan alamat tempat tinggal. Masalah itu telah dipecahkan setelah jarak zonasi berdasarkan RW.
Masalah baru pun muncul. Masih banyak wilayah di Jateng yang jauh dari SMA, SMK, dan SLB negeri. Total ada 17 kecamatan. Artinya, calon siswa di wilayah tersebut yang hanya mengandalkan jalur zonasi, tidak akan diterima.

Data Ganda Penerima Bansos

Sebanyak 1.500 orang tercatat sebagai penerima dobel atau ganda bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Selain itu, ada belasan warga Temanggung yang dengan kesadaran sendiri mengembalikan bantuan sosial karena merasa masih bisa hidup mandiri.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Prasojo mengatakan, mereka yang tercatat dobel kebanyakan untuk bantuan sosial tunai (BST) yang bersumber dari dana desa dengan bantuan jaring pengaman sosial Pemkab Temanggung. “Sebelumnya mereka sudah masuk di data kita, tetapi ternyata juga didata oleh pihak desa masuk BLT dana desa sehingga terdaftar dobel,” katanya.

Haji Terbatas Arab Saudi

Arab Saudi mengadakan pelaksanaan ibadah haji tahun ini dengan jumlah terbatas. Yaitu jemaah dari berbagai macam negara yang berada di dalam negeri.
Pelaksanaan ibadah haji tersebut dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah menjaga jarak.
Keputusan itu diambil sehubungan dengan meningkatnya kasus Covid-19 di seluruh dunia, kurangnya vaksin dan kesulitan menjaga jarak sosial di antara sejumlah besar pengunjung Masjidil Haram yang datang dari luar negeri.

Kemarau Datang, Karhutla Mengancam

Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk melakukan empat langkah dalam mengantisipasi kemungkinan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengingat hampir seluruh wilayah Indonesia sudah akan memasuki musim kemarau pada Agustus 2020. Penegakan hukum juga harus tegas dan tanpa kompromi.
“Kita masih punya persiapan pendek 1 bulan untuk mengingatkan ini,” kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan topik Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6/2020).
Ia mengingatkan kembali langkah pertama yang harus dilakukan yakni pentingnya manajemen lapangan yang harus terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan baik. “Area-area yang rawan hot spot dan update informasi sangat penting, manfaatkan teknologi untuk meningkatkan monitoring dan pengawasan dengan sistem dashboard,” katanya. (*)
editor : tri wuryono