in

Pengentasan Kemiskinan Harus Jadi Skala Prioritas

SEMARANG – Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat, angka kemiskinan di provinsi ini per Maret 2017 sebesar 4,45 juta jiwa. Angka tersebut turun sebesar 282.230 jiwa selama 2013 sampai 2017.

Persoalan kemiskinan menjadi tugas berat bagi pemerintah daerah di Pulau Jawa, karena persebaran penduduk miskin paling banyak berada di Jawa. Pernyataan itu dikatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, usai membuka workshop penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat (15/12/2017).

Menurutnya, dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan sesuai SDGs harus dilakukan secara bertahap tahun per tahun.

Dirinya juga mengakui, di dalam mewujudkan rencana pembangunan daerah memang terdapat sejumlah kendala yang dihadapi setiap pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Namun demikian, tinggal pola penanganan yang telah disusun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) masing-masing kabupaten/kota untuk memilih tahapan penyelesaiannya.

Bambang menjelaskan, untuk di Jawa Tengah yang mendesak segera dibenahi dan diselesaikan adalah kemiskinan. Karena, jumlah penduduk miskin di provinsi ini masih cukup banyak.

“Jawa Tengah saya pikir isu terbesarnya masih pada jumlah penduduk miskinnya. Artinya, bagaimanapun juga jumlah penduduk miskin ada di Jawa. Tentunya, kita harus prioritaskan ini sebagai masalah pertama yang harus diatasi. Kemudian, permasalahan berikutnya di Jawa Tengah adalah soal ketimpangan,” kata Bambang.

Lebih lanjut mantan menteri keuangan tersebut menjelaskan, dengan memahami potensi permasalahan dan mengetahui kendalanya, maka pemerintah daerah di Jawa Tengah bisa mengatasinya.

“Yang pasti, semuanya tidak harus dilakukan di lima tahun pertama. Harus ada pentahapannya, itu kuncinya,” pungkasnya. (ajie mh)