Tri Wuryono
JAKARTA (jatengtoday.com) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menekankan pemulihan ekonomi nasional sangat tergantung pada penanganan Covid-19 dan aktivitas ekonomi semester II.
“Untuk pemulihan kita sendiri sangat tergantung dengan penanganan Covid-19 dan semester II,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Selasa (28/7/2020).
Sri Mulyani mengatakan apabila penanganan Covid-19 efektif dan berjalan seiring dengan pembukaan aktivitas ekonomi, maka ekonomi bisa pulih pada kuartal III dengan pertumbuhan positif 0,4 persen dan kuartal IV akan akselerasi ke tiga persen. “Kalau itu terjadi maka ekonomi kita secara keseluruhan tahun akan tetap berada di zona positif,” ujar Sri Mulyani.
Dia menyampaikan hal itulah yang sedang ditekankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran menteri dan pemerintah daerah (pemda), agar semua tetap dalam skenario pemulihan ekonomi.
“Sehingga ekonomi tetap berjalan pada zona positif pada kuartal III pada 0-0,4 persen dan di kuartal IV 2-3 persen, sehingga total perekonomian kita bisa tetap tumbuh positif di 2020 ini,” kata Sri Mulyani.
Oleh karena itu Sri Mulyani mengatakan desain APBN 2021 juga cenderung mengacu pada kemungkinan pemulihan ekonomi yang masih dipengaruhi pada kecepatan penanganan Covid-19.
Defisit RAPBN
Sri Mulyani menambahkan Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menaikkan defisit anggaran dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2021 menjadi 5,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), guna mendukung pembiayaan program prioritas, termasuk penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
“Dalam sidang kabinet pagi ini, Presiden memutuskan kita akan memperlebar defisit jadi 5,2 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Jadi lebih tinggi lagi dari desain awal yang sudah disepakati dengan DPR, lebih tinggi dari 4,7 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Defisit anggaran 5,2 persen dari PDB di 2021 tersebut, ujar Sri Mulyani, lebih tinggi dari kesepakatan awal dan proyeksi antara pemerintah dan DPR. Dalam kesepakatan dengan parlemen di sidang Badan Anggaran DPR, pemerintah menetapkan defisit RAPBN 2021 sebesar 4,17 persen, namun anggota dewan melihat terdapat indikasi kenaikan defisit menjadi 4,7 persen PDB karena masih tingginya tekanan dari pandemi Covid-19.
“Dengan defisit 5,2 persen PDB pada 2021, maka kita akan memiliki cadangan belanja sebesar Rp 179 triliun yang Bapak Presiden setujui akan menetapkan prioritas-prioritas belanjanya,” ujar Sri Mulyani.
Beberapa program prioritas pada 2021, ujar Sri Mulyani, adalah ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri yang dilengkapi infrastruktur yang memadai, transformasi digital di seluruh Tanah Air, pengembangan sektor pendidikan, dan kapasitas layanan kesehatan untuk menangani Covid-19 pasca 2020 termasuk anggaran untuk memperoleh vaksin. (ant)
editor : tri wuryono
