JAKARTA (jatengtoday.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali dinyatakan sebagai badan publik informatif. Penghargaan diserahkan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Istana Wapres, Kamis (21/11h/2019).
Memperoleh penghargaan untuk kali ketiga, Ganjar justru menantang Komisi Informasi agar memperbarui metode penilaiannya. Tidak hanya mengandalkan keterbukaan informasi melalui website, melainkan juga media sosial. Sebab, menurutnya pengguna media sosial jauh lebih banyak ketimbang orang yang mengakses website.
“Justru sekarang saya mengajak, sedikit menantang, agar metode penilaiannya jadi lebih baru. Yang dimaksud terbuka, indikatornya harus di-ekstend lebih banyak lagi, sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat, dan dia bisa melakukan chit chat,” ujarnya, saat ditemui usai menerima penghargaan.
Diakui, selama ini seluruh birokrat di Pemprov Jateng terus ditekankan agar melek dan memahami jika mereka hidup di era digital. Sehingga, setiap hari pihaknya berupaya menyampaikan informasi kegiatan yang telah dilakukan setiap hari melalui media sosial, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Jadi, jangankan yang pakai ukuran-ukuran itu (penilaian KI), yang sunah saja kita lakukan. Yang sunah adalah hampir setiap hari SKPD kami menginformasilan seluruh kegiatannya. Itu cara kami bertanggungjawab,” bebernya.
Tak hanya itu, saat penetapan UMK Rabu (20/11/2019) lalu, dia juga mengunggah di medsosnya, baik twitter maupun instagram. Respons masyarakat pun langsung masuk, bahkan ada yang menanyakan bagaimana jika ada perusahaan yang tidak mau membayar.
Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah Sosiawan mengapresiasi penghargaan yang diterima Pemprov Jateng. Menurutnya hal itu menunjukkan implementasi keterbukaan informasi di Jateng sudah semakin baik. Kendati begitu, dia meminta agar inovasi dan kreativitas terus ditingkatkan karena ekspektasi masyarakat terhadap perolehan informasi semakin tinggi.
“Inovasi harus dilakukan terutama di medsos, supaya publik betul-betul bukan sekadar bisa mengakses, bisa tahu tentang kinerja kita, tapi juga berpartisipasi,” bebernya.
Sementara itu, dalam sambutannya Wapres RI Ma’ruf Amin, mengingatkan penghargaan tersebut bukan kompetisi, namun lebih pada betapa pentingnya informasi bagi masyarakat. Terlebih, hingga lima tahun ke depan, pemerintah berupaya mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
“Terpercaya ini mustahil bisa tercapai tanpa adanya keterbukaan dan transparansi,” ungkap Wapres. (kom)
editor : ricky fitriyanto