Ajie MH.
BANYUMAS (jatengtoday.com) – Naiknya premi BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat menuntut pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih prima. Jangan sampai pasien pengguna asuransi nasional ini masih kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menuturkan, BPJS Kesehatan perlu melakukan inovasi rujukan. Rantai birokrasi harus dipersingkat. Misalnya, pasien pengguna BPJS tidak perlu lagi mendatangi faskes tingkat pertama seperti puskesmas, klinik kesehatan, atau dokter umum.
“Kalau pas sakit, puskesmasnya tutup, bagaimana? Selak semaput (keburu pingsan),” ucapnya saat memberi pengarahan kepada jajaran direksi rumah sakit RSUD Prof. Margono Soekarjo Purwokerto, Selasa (21/1/2020).
Dia mengaku telah berkomunikasi dengan pihak BPJS Kesehatan terkait wacana inovasi rujukan ini. Bahkan, beberapa RS sudah membuat sistem yang terintegrasi.
“Entah itu wujudnya aplikasi kantor bersama, atau apa pun. Jadi ketika ada orang sakit, bisa langsung datang ke situ, agar ditangani dengan cepat dan tepat. Jangan malah ditolak, disuruh ke puskesmas dulu,” tandasnya.
Begitu pun jika ada pasien yang belum mendaftar BPJS. Ganjar memerintahkan direksi baru di RS Margono untuk membuat satu manajemen yang bisa mengakomodasi mereka, agar masyarakat merasa dipermudah dan dibantu.
“Selanjutnya ada cara-cara mereka yang bisa dilakukan sendiri dengan iuran, BAZNAS dan sebagainya. Untuk yang biasanya belum punya BPJS dan tidak mampu kita bantu. Kita bergotong royong,” tegasnya. (*)
editor : ricky fitriyanto
