Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan konsultasi publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jateng tahun 2022 resmi dimulai.
Berbeda dari tahun sebelumnya, Musrenbang dan RKPD tahun ini digelar secara daring untuk menghindari kerumunan massa saat pandemi Covid-19.
Meski tidak dapat menyampaikan masukan secara langsung, masyarakat bisa memberikan masukan dan saran lewat daring.
Baca: Musrenbang Jateng Digelar Online, Masyarakat Bisa Masukkan Usulan
“Masyarakat tidak perlu khawatir, silahkan aktif memberikan masukan dan usulan kepada kami secara daring melalui kanal yang sudah kami siapkan,” ucap Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo saat membuka masa Musrenbang tahun 2022 di kantornya, Rabu (10/2/2021).
Cara usul pembangunan pada Musrenbang kali ini bisa dilakukan lewat dua kanal. Yakni jatengprov.go.id/masukanrkpd2022 atau di kanal rembugan.jatengprov.go.id.
“Silahkan manfaatkan dua kanal itu untuk memberikan masukan dan saran kepada kami. Setiap usulan dan masukan pasti akan ditampung dan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan program kerja,” jelasnya.
Baca: Soal Usulan Lockdown Akhir Pekan, DKI Tunggu Instruksi Pusat
Dalam pembukaan Musrenbang 2022, dia juga langsung mencontohkan bagaimana pihaknya tetap menerima masukan masyarakat meskipun lewat daring. Contohnya, ada forum anak dan penyandang disabilitas yang tetap bisa menyampaikan masukan melalui zoom meeting.
Rizky dan Vera misalnya, keduanya mengusulkan agar pemerintah memperhatikan tentang stunting. Sebab menurut data yang ada, masih ada 156.549 balita di Jateng yang mengalami stunting.
“Kami meminta pemerintah melakukan perbaikan data dalam sasaran pemberian gizi pada balita dan ibu hamil. Selain itu, kami juga mengusulkan agar pemerintah melindungi anak-anak dari bullying yang marak, baik secara fisik maupun melalui media sosial,” kata keduanya.
Baca: Sektor Ini Masih Jadi Primadona Investasi di Jateng
Sementara itu, salah satu penyandang disabilitas, Didik Supriyanto meminta pemerintah lebih memperhatikan penyandang disabilitas dalam penanganan kedaruratan bencana.
Sebab ada kasus, salah satu penyandang disabilitas harus menunggu hingga 24 jam untuk dievakuasi dari bencana.
“Kami minta penyandang disabilitas menjadi prioritas dalam penanganan kebencanaan. Kalau perlu, di setiap rumah yang ada penyandang disabilitasnya, diberikan pengeras suara agar memudahkan evakuasi,” jelasnya. (*)
editor: ricky fitriyanto
