in

Malaysia Belajar dari Jateng Soal Pemberian Hak Anak

“Tingkat mentor artinya bisa membimbing dan membina provinsi lain. Sehingga kami banyak didatangi tamu dari provinsi lain untuk belajar. Bahkan Malaysia juga datang ke sini,”

SEMARANG – (jatengtoday.com) – Provinsi Jateng dinobatkan sebagai kiblat soal pemberdayaan perempuan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. Tak hanya bagi seluruh provinsi di Indonesia, Malaysia pun juga belajar dari Jateng.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Jateng, Sri Kusuma Astuti menjelaskan, pengakuan ini ditandai dengan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat mentor. Artinya, provinsi ini dianggap mampu membimbing provinsi lain di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak.

“Tingkat mentor artinya bisa membimbing dan membina provinsi lain. Sehingga kami banyak didatangi tamu dari provinsi lain untuk belajar. Bahkan Malaysia juga datang kesini,” jelasnya, Sabtu (30/6).

Alasan mengapa Jateng bisa menjadi kiblat, salah satunya karena seluruh kabupaten/kota sudah inisiasi kota layak anak. Sementara di provinsi lain, hanya segelintir saja. Hanya enam atau tujuh kabupaten/kota saja.

Selain itu, indeks pembangunan gender (IPG) maupun indeks pemberdayaan gender (IDG) di Jateng, beberapa tahun ini mengalami peningkatan. Bahkan lebih tinggi dari progres nasional. IPG Jateng tembus 92. 22 persen sementara nasional 90.82 persen. “Sedangkan IDG Jateng 74.89 persen atau lebih tinggi dari nasional yang mencapai 71.39 persen,” bebernya.

Sementara itu, angka kekerasan terhadap perempuan masih tinggi tapi trennya fluktuatif. Pada 2016 tercatat sebanyak 2.531 kasus, kemudian 2017 menurun menjadi 2.411 kasus. Namun angka tersebut masih perlu ada upaya-upaya sosialisasi ataupun imbauan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melapor. Terlebih pelaporan saat ini tidak harus oleh korban langsung, melainkan bisa oleh saudara, keluarga, teman, ataupun melalui media komunikasi seperti pesan singkat atau SMS, WhatsApp, dan email.

“Ini sudah dilakukan di pemprov. Yang menjadi masalah adalah kabupaten dan kota karena keberadaan pusat pelayanan terpadu di masing-masing daerah, namun belum dioptimalkan,” jelasnya.

Sedangkan terkait anggaran, lanjut dia, meskipun alokasi di BP3AKB Provinsi Jateng relatif kecil dibanding dinas lainnya, serapan anggaran maupun realisasi fisiknya selalu nomor satu di antara OPD lain. “Saya selalu mengimbau penyerapan anggaran harus sudah selesai di bulan Oktober dan November, kecuali yang sifatnya rutin seperti gaji atau honor-honor,” imbuhnya. (ajie mahendra)

editor : ricky fitriyanto