Baihaqi Annizar
SEMARANG (jatengtoday.com) – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo optimistis sistem monitoring online penerimaan pajak pemerintah daerah dapat mencegah kebocoran pajak yang biasa terjadi. Pasalnya, layanan tersebut dipandang lebih transparan.
“Sistem online ini lebih transparan, sehingga kebocoran-kebocoran pajak daerah dapat dicegah,” ujarnya selepas menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Bank Jateng dengan 35 pimpinan daerah se-Jateng, di Hotel Gumaya, Senin (1/4/2019).
Menurutnya, setiap pemerintah daerah bisa memperoleh pendapatan pajak dari berbagai sektor. Namun, yang kerap dipertanyakan adalah bagaimana agar proses penarikan itu bisa berjalan dengan baik. Dalam hal ini, Bank Jateng bisa membantu hal tersebut.
Sehingga, katanya, Bank Jateng dipercayai untuk memfasilitasi peralatan atau segala hal yang dibutuhkan terkait sistem monitoring itu. Sehingga nantinya, seluruh transaksi bisa dilakukan secara online.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Heru Kristiana juga berpandangan sama. Menurutnya, transaksi non tunai akan mendukung transparansi. Selain itu, katanya, dengan adanya transparansi pasti tata kelola perbankan, termasuk BPD, akan lebih baik.
“Dengan terobosan produk baru, akan membuat bank mendapat keleluasaan likuiditas, karena dananya akan masuk ke BPD,” ucapnya.
Ia menegaskan, OJK akan terus mendorong transaksi non tunai di berbagai sektor. Sebab, akan mengurangi adanya kemungkinan kebocoran penarikan pajak. Sehingga, pendapatan pemerintah daerah akan meningkat. (*)
editor : ricky fitriyanto
