in

Implementasi Tarif Batas Bawah Taksi Online di Jateng Temukan Banyak Tantangan

Ilustrasi

SEMARANG (jatengtoday.com) – Ketatnya persaingan penyedia jasa transportasi online dalam memberikan harga yang terjangkau bagi konsumen membuat implementasi dari penetapan harga taksi online yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah November lalu menemukan banyak tantangan.

Perbedaan tarif dan upaya penyedia jasa transportasi online untuk menjaga tingkat permintaan konsumen menimbulkan dilema bagi mitra driver taksi online yang berharap kebijakan pemerintah Jawa Tengah ini dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Maryadi, seorang pengemudi GrabCar, mengungkapkan rasa kesalnya karena merasa dipaksa untuk mengambil orderan GrabCar Hemat yang bertarif lebih rendah ketimbang tarif reguler dan dibawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

“Ya tentu saja ini menimbulkan kekhawatiran akan terancamnya kesejahteraan para mitra di masa depan. Kami tidak memiliki fleksibilitas memilih orderan. Jika tak diambil, ancaman sanksi menunggu,” tutur Maryadi.

Dijelaskan, penetapan Tarif Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut, untuk Tarif Kilometer Batas Atas Rp6.500 per kilometer dan Tarif Kilometer Batas Bawah Rp.3.900 per kilometer, dan Tarif Minimal Rp12.600, per tiga kilometer pertama.

Pengemudi taksi online lainnya di Kota Semarang Ali Maskhur menguraikan, sebagai Mitra Gocar diakuinya memiliki keuntungan karena tarif Gocar sudah sesuai dengan SK Gubernur Jawa Tengah No 975.5/36 Tahun 2023 dan lebih tinggi dari batas bawah yang diterapkan. Di Gocar juga ada pilihan Gocar Hemat namun sifatnya opsional untuk di ambil oleh mitranya.

“GoCar Hemat bersifat opsional, di mana mitra dapat memilih untuk mengaktifkan atau tidak tanpa khawatir terkena sanksi. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi mitra untuk memilih orderan yang sesuai dengan keinginan mereka,” terang Ali Maskhur saat dihubungi Selasa (27/2/2024).

Sementara itu, lanjut Ali Maskhur, aplikasi layanan transportasi online lainnya memiliki layanan dengan tarif yang jauh lebih murah, bahkan di bawah SK Gubernur yang telah ditetapkan.

“Ironisnya, teman-teman aplikasi sebelah tidak memiliki fleksibilitas untuk memilih orderan. Mereka diharuskan untuk mengambil orderan dengan ancaman sanksi, termasuk putus mitra, jika mereka menolak,” terangnya. (*)

Ajie MH.