in

Eks Kepala Disperkim Sebut Desa Buara Sudah Diberi Bantuan Bupati tapi Diselewengkan

SEMARANG (jatengtoday.com) – Desa Buara di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga pernah diberi bantuan oleh Bupati. Namun, uangnya malah digelapkan oleh kepala desa setempat.

Hal itu diungkapkan mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Purbalingga, Zainal Abidin saat dihadirkan sebagai saksi sidang dugaan korupsi dengan terdakwa eks Kades Buara, Supardi.

Pada 2017 lalu, kata Zainal, 13 desa di Kecamatan Karanganyar mengajukan proposal Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Bupati Purbalingga.

“Itu tentang permohonan penyertaan modal untuk pembangunan sarana air bersih. Dari 13 desa itu salah satunya adalah Desa Buara,” jelasnya.

Setelah proposal itu diajukan, kemudian Bupati menyuruh pihak Disperkim untuk memverifikasi ke lapangan. “Kami diminta itu karena memang kami kan intinya dinas teknis,” imbuh Zainal.

Seharusnya Disperkim bertugas meneliti apakah air yang akan digunakan di instalasi tersebut layak atau tidak. Namun belakangan ia hanya diminta memverifikasi berkas.

Dari situ diketahui bahwa proposal ternyata sudah lengkap, karena telah melewati beberapa tahap verifikasi di tingkat kecamatan. Sehingga, Disperkim hanya memberi penguatan verifikasi yang sudah dilakukan kecamatan tadi.

“Itu sudah rinci. Akhirnya disetujui oleh Bupati. Pencairannya langsung ke desa-desa yang mengajukan,” beber Zainal.

Besaran bantuan masing-masing desa sama, yakni Rp 100 juta sebagaimana terlampir dalam proposal.

Bantuan Disimpan oleh Kades

Mantan Kades Karanganyar, Taufik mengungkapkan, rencana pembangunan sarana air bersih tersebut sebenarnya diinisiasi oleh Camat Karanganyar yang prihatin dengan kondisi kekeringan di setiap musim kemarau.

Namun, dari segi pelaksanaannya diserahkan ke masing-masing desa. Termasuk pembuatan proposal dan pengelolaan bantuannya.

Setelah bantuan dari Bupati turun, seharusnya langsung disetorkan ke BUMDes Bersama Mitra Sejahtera. “Karena dari awal kan semua desa sepakat dana dikumpulkan di sana,” jelas Taufik.

Bantuan sebesar Rp 100 juta itu sebenarnya hanya bersifat tambahan. Sebab, alokasi pembangunannya memakan dana Rp 300 juta.

“Awalnya kan dianggarkan Rp 200 juta menggunakan Dana Desa. Tapi ternyata kurang, kemudian mengajukan proposal ke Bupati Rp 100 juta,” ucapnya.

Taufik sendiri selaku Kades sudah menyetorkan dana Rp 300 juta ke BUMDes Bersama. Begitu juga dengan desa-desa lain. “Dulu setahu saya yang belum menyetor ya hanya Desa Buara,” tandasnya. (*)

 

editor: ricky fitriyanto

Baihaqi Annizar