in

Daya Tampung Rumah Sakit di Semarang Terbatas, Terkendala Peralatan Uji Laboratorium

SEMARANG (jatengtoday.com) – Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo menilai daya tampung rumah sakit di Kota Semarang terbatas. Namun demikian, pihaknya menilai langkah Pemkot Semarang dalam penanganan penyebaran virus corona cukup signifikan.

Mulai dari upaya pencegahan, penanganan orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP), hingga penyediaan ruang isolasi dengan memanfaatkan  Rumah Dinas Wali Kota Semarang.

Dia mengapresiasi upaya memanfaatkan rumah dinas wali kota tersebut menjadi ruang isolasi. Hal tersebut cukup membantu mengingat daya tampung rumah sakit di Kota Semarang yang terbatas.

“Kami telah mengecek, penampungan (di rumah dinas wali kota) cukup bagus, terdapat 94 kamar untuk ODP, dan 6 kamar untuk PDP. Fasilitasnya lengkap, termasuk peralatan dan tenaga medis,” katanya, Selasa (31/3/2020).

Pengelolaan limbahnya, menurut dia, bagus. Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai dengan standar rumah sakit. Sehingga kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan di wilayah sekitar sangat kecil. “Termasuk sirkulasi keluar masuk pasien sesuai prosedur ruang isolasi. Sehingga warga sekitar tak perlu khawatir terhadap keberadaan ruang isolasi daruat tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota, Abdul Hakam mengatakan di Kota Semarang total ada 29 rumah sakit yang bisa menampung pasien corona, baik ODP maupun PDP. “Namun dari jumlah tersebut, hanya 15 rumah sakit yang memiliki ruang isolasi dengan 150 bed untuk isolasi. Jumlah tersebut ditambah ruang isolasi di rumah dinas wali kota dan Balai Diklat Kota Semarang. Total keseluruhan kurang lebih 400 bed,” katanya.

Dia optimis pelayanan kesehatan masyarakat terkait penyebaran covid-19 ini bisa ditangani dengan baik. Kendala yang saat ini terjadi, lanjut Hakam, adalah peralatan uji laboratorium untuk kasus Covid-19 belum memadai. “Membutuhkan waktu seminggu pengecekan laboratorium. Kami masih koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jateng untuk menemukan solusi,” katanya. (*)

 

editor: ricky fitriyanto

Abdul Mughis