in

Dari 20 Raperda, DPRD Hanya mengesahkan 11 Perda

SEMARANG – Sepanjang 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng hanya mengesahkan Peraturan Daerah (Perda). Padahal mereka punya 20 Raperda yang harus disahkan. Artinya, hanya ada sekitar 85 persen saja Raperda yang disahkan.

Dari 20 raperda yang masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2017, itupun ada empat raperda yang merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya. Karena pembahasan di tahun 2016 belum bisa tuntas kemudian dilanjutkan di tahun ini.

Sementara dari 11 raperda yang telah disahkan menjadi Perda, mayoritas merupakan perda yang mengatur tentang kepentingan administrasi internal pemerintahan. Contoh lainnya yang sudah disahkan pada Agustus lalu adalah Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sekretaris DPRD Jateng, Indra Surya mengatakan, meski masih banyak raperda yang belum diselesaikan, diyakini sisa waktu yang ada dapat dimaksimalkan untuk melakukan pembahasan dan pengesahan. Dalam waktu dekat, akan segera disahkan dua lagi raperda yang kini pembahasannya sudah di tahap finalisasi.

“Kemungkinan dalam waktu dekat ada dua lagi yang akan disahkan, karena sekarang sudah finalisasi tinggal konsulatsi akhir di Kemendagri,” katanya, Rabu (6/12/2017).

Menurutnya, kendalanya adalah ada raperda yang tidak bisa dilanjutkan pembahasannya karena aturan dari pusat berupa Peraturan Pemerintah (PP) belum ada. “Secara umum tidak mungkin jika prolegda diselesaikan 100 persen,” imbuhnya.

“Kalau dibandingkan 2016 lalu, memang agak meningkat, sebab saya memang tekankan persoalan tertib administrasi,” jelasnya.

Sementara sejumlah raperda yang menanti dibahas para wakil rakyat tersebut di antaranya raperda tentang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, raperda tentang pengelolaan air tanah di Jateng, raperda tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, raperda tentang penyelenggaraan pendidikan, dan lainnya.

Adapun, di tahun 2016 lalu, DPRD Jateng memiliki pekerjaan menyelesaikan pembahasan sejumlah 20 raperda. Namun mereka hanya mampu menyelesaikan 11 perda. Sisanya sebagian ada yang dilanjutkan pembahasan di tahun 2017 ini.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman mengatakan, sampai akhir tahun nanti diperkirakan masih akan menambah tiga raperda lagi yang akan disahkan. Diakui, kinerja legislatif memang belum maksimal karena masih jauh dari target yang mestinya diselesaikan.

“Akan tetapi kita akan mencoba meneruskan raperda ini, karena kegagalan ini tak semata faktor teknis atau kemalasan, tapi ada sisi politis, sisi manfaat, atau sisi penampungan masyarakat yang belum kelar,” katanya.

Menurutnya, pembahasan Raperda terkadang butuh waktu lama, karena jangan sampai ketika perda disahkan dan diterapkan ternyata membebani masyarakat.

“Jadi kita tidak kegagabah mengejar target, tapi memang melakukan pembahasan mendalam serta menampung aspirasi masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, percuma ketika raperda dibahas kemudian disahkan ternyata di kemudian hari membebani masyarakat dan tidak ada manfaatnya. Padahal, dalam pembuatan perda butuh biaya yang besar, maka harus berhati-hati.

“Meski sedikit dari kuantitasnya tapi dari sisi kualitas bisa dipertanggungjawabkan,” kata politikus PKB Jateng ini. (ajie mh)

Editor: Ismu Puruhito