in ,

Cadangan Beras Belum Dibayar, Bulog Bisa Rugi Rp 39 Miliar

JAKARTA (jatengtoday.com) – Perum Bulog berpotensi merugi Rp 39 miliar karena Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang sudah disalurkan untuk bantuan bencana alam tidak dibayar oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sejauh ini pencairan dana terganjal regulasi.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan penyaluran CBP untuk bantuan bencana alam tidak diiringi oleh regulasi pencairan dana yang diatur oleh Peraturan Menteri Sosial (Permensos).
Menurut dia, hampir Rp 39 miliar beras yang sudah disalurkan ke Sulawesi Tengah untuk bencana alam, berpotensi tidak akan dibayar kalau Kementerian Sosial tidak membuat Permensos.
Adapun kewajiban untuk menyalurkan CBP ini diatur dalam Permenko Kesra Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial.
Berdasarkan data Bulog, kata Tri Wahyudi, total CBP yang sudah disalurkan untuk bantuan bencana alam sejak 1 Januari hingga 27 November 2019 mencapai 4.317 ton atau setara Rp 39 miliar, dengan asumsi harga beras rata-rata Rp 9.000 per kilogram.
“Kementerian Keuangan belum melakukan pencairan dana penggantian lantaran tidak adanya regulasi pendukung dari Kementerian Sosial,” kata Tri Wahyudi dalam acara diskusi di Jakarta, Jumat (29/11/2019).
Dia menambahkan, payung hukum dalam bentuk Peraturan Menteri Sosial (Permensos) diperlukan sebagai regulasi turunan dari Permenko Kesra Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial.
“Kami sudah melaksanakan tugas sesuai dengan program pemerintah. Tapi dari sisi lain, kementerian yang bertanggung jawab belum melengkapi regulasi untuk dasar pembayaran. Itu masalah,” kata Tri.
Bulog berharap adanya sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan karena berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (ant)
editor : tri wuryono

Tri Wuryono