Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Prioritas penggunaan APBD 2018 dinilai belum maksimal. Terutama untuk menekan angka kemiskinan di Jateng.
Anggota FPKB DPRD Jateng, Siti Rosyidah menjelaskan, pihaknya masih melihat berbagai program dan kegiatan serta alokasi belanja yang direalisasikan di tahun 2018, belum secara keseluruhan mencapai tujuan utama rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). “Yakni peningkatan kesejahteraan rakyat secara efektif,” sebutnya, Minggu (16/6/2019).
Selain menggunakan indikator garis kemiskinan, FPKB juga menggunakan indikator lain untuk memahami kemiskinan. Antara lain indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, karakteristik rumah tangga miskin yang dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga, serta kondisi perumahan.
“Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin ini penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran,” sebutnya.
Karakteristik perumahan rumah tangga miskin digambarkan oleh persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dan persentase penggunaan jamban.
“Karena air bersih merupakan barang mewah bagi rumah tangga miskin khususnya yang tinggal di perkotaan,” terangnya.
Selama tahun 2015 hingga 2018, persentase rumah tangga miskin yang mendapatkan akses air bersih cenderung menurun meski pada tahun 2018 sedikit mengalami peningkatan. Yakni dari 66,49 persen di tahun 2017 menjadi 68,66 persen.
“Jika dilihat capaiannya, masih ada 31,34 persen rumah tangga miskin yang belum mendapatkan akses air bersih. Artinya penggunaan APBD 2018 belum secara maksimal berupaya mengejar target nasional penggunaan air bersih 100 persen di tahun 2018,” jelasnya.
Data BPS, juga menunjukkan pada September 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Tengah yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,357, turun 0,021 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018.
“Pada September 2018, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah meliputi 18,65 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah,” bebernya.
Ketua FPKB DPRD Jateng, M Hendri Wicaksono menambahkan, seharusnya kinerja APBD 2018 dapat berdampak kuat pada keberhasilan penanggulangan kemiskinan dan peningkatkan kualitas SDM.
“Namun dengan berbagai indikator yang kami kaji, belum sepenuhnya tercapai akibat beberapa hal,” imbuhnya.
Menurutnya, hal itu antara lain karena tidak ada peningkatan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial yang telah terbukti memiliki korelasi dengan percepatan penanggulangan kemiskinan.
“Selain itu adanya ketidakberimbangan besaran jumlah belanja untuk kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat,” tandasnya. (*)
editor: ricky fitriyanto
