Abdul Mughis
SEMARANG (jatengtoday.com) – Rencana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa – Bali dari pemerintah pusat selama dua pekan membuat para pelaku usaha resah.
Para pelaku usaha sejauh ini bertahan dan berupaya untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi. Namun belakangan sejak diberlakukan PPKM kembali terseok-seok. Apalagi akan diperpanjang lagi.
Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jateng, Benk Mintosih mendesak apabila perpanjangan PPKM tetap dilakukan, maka pemerintah harus memberikan solusi.
“Diperpanjang silakan. Tapi pemerintah harus memberikan kompensasi atau solusi untuk para pengusaha. Misalnya keringanan pajak, ditangguhkan atau penundaan pembayaran listrik, ” ungkapnya, Minggu (24/1/2021).
Dikatakannya, selama diberlakukan PPKM dua pekan terakhir, berdampak signifikan terhadap para pelaku usaha. “Terutama pengusaha perhotelan, hiburan dan tempat wisata yang terkena dampak paling berat. Penurunan omset sangat drastis. Bahkan telah dirasakan sebelum pemberlakuan resmi mulai 11 Januari 2021 lalu,” katanya.
Pihaknya meminta agar Gubernur Jateng dan kepala daerah mengkaji ulang kebijakan tersebut. Jika tetap diberlakukan perpanjangan, lanjut dia, harus ada solusi dari pemerintah untuk para pengusaha.
“Harus ada stimulus, keringanan pajak, penundaan pembayaran PLN, supaya pengusaha bisa bertahan di tengah pandemi,” katanya.
Apabila hal tersebut diabaikan oleh pemerintah, lanjut dia, maka dampak yang akan diakibatkan semakin buruk. Tentu saja akan semakin banyak pengusaha bangkrut, PHK karyawan dan tempat usaha gulung tikar.
“Pemerintah seharusnya mengajak semua stakeholder untuk berdialog agar mengetahui sejauh mana dampak ekonomi yang terjadi saat ini,” imbuhnya.
Menurut dia, memang diperlukan strategi “rem-gas” agar roda ekonomi tetap bisa berjalan di tengah hantaman pandemi ini. Sejauh ini, pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan telah berjalan secara ketat.
“Hotel maupun objek wisata, hiburan, harus menerapkan protokol kesehatan ketat. Kami mendukung vaksinasi oleh pemerintah. Vaksinasi harus dipercepat agar pandemi ini segera bisa diatasi,” katanya.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman memahami apa yang dirasakan oleh para pengusaha. Pihaknya mendorong agar para pengusaha bisa mendapatkan keringanan pajak.
“Memang kondisi seperti ini sangat berat. Apalagi usaha yang beroperasi di malam hari. Mereka tidak ada pemasukan. Maka tidak boleh ditekan. Apabila PPKM diperpanjang, kami akan mendorong agar bisa mendapatkan keringanan pajak. Saya rasa kebijakan Pemkot Semarang bisa lunak,” katanya.
Pemkot Semarang besar kemungkinan juga akan melakukan perpanjangan PPKM. Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa sektor akan diberikan kelonggaran. Namun pelanggar protokol kesehatan harus diberikan sanksi berat. “Apabila hasil evaluasi stagnan, Covid-19 masih tinggi, kesadaran masyarakat turun, banyak kerumunan orang, maka kemungkina besar PPKM diperpanjang lagi,” katanya. (*)
editor: ricky fitriyanto
