Tenaga Honorer akan Dihapuskan Bertahap

BATANG (jatengtoday.com) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemerintah akan menghapus tenaga honorer secara bertahap dengan mempertimbangkan faktor usia dan faktor lainnya.
“Pemerintah mulai 2018 sudah melakukan penyaringan termasuk tes ulang kembali, mana-mana yang bisa memenuhi standar. Bagi (tenaga honorer) yang tidak memenuhi standar pun pemerintah akan berupaya melalui pemda dengan membuka program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K),” kata Menpan RB Tjahjo Kumolo di Batang, Jawa Tengah, Kamis (23/1/2020).
“Jangan sampai (bagi tenaga honorer) karena faktor usia yang tidak memungkinkan menjadi aparatur sipil negara (terabaikan) tetapi tetap akan diperhatikan,” ujarnya.
Ia mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan untuk menyelesaikan masalah ini karena sebagian besar masalah tenaga honorer ada pada tenaga guru dan pegawai honorer di dinas kesehatan.
Ke depan, pemerintah menyiapkan program di setiap satu desa minimal ada 10 guru, 10 tenaga kesehatan di puskesmas pembantu, penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, dan penyuluh pengairan.
“Kalau satu desa ada pegawai negeri yang meliputi ketiga tadi. Ini yang sedang kami persiapan dengan baik. Kebutuhan berapa, jumlah desanya berapa, sekolah dasarnya (SD) berapa, SMP-nya berapa, berapa jumlah puskemas pembantunya,” katanya.
Menpan RB minta pola reformasi birokrasi tidak dilihat secara sepotong saja. Termasuk masalah perampingan eselon 3,4, dan 5, tunjangan kinerja, optimalisasi kerja, fungsionalnya bagaimana sampai proses penggajian, dan pensiun yang harus ditingkatkannya.
“Tentunya kalau pegawai negerinya bisa maka swasta pun akan bisa, setidaknya kalau wartawan ya (gajinya) di atas UMR. Jadi kerjanya tidak hanya di kantor saja namun bisa dimana saja,” katanya.
Sebelumnya, Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sepakat menghapuskan jenis-jenis pegawai seperti tenaga honorer.
Kesepakatan tersebut sesuai kesimpulan rapat yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (21/1/2020). (ant)
editor : tri wuryono