Redaksi Jateng Today
JAKARTA (jatengtoday.com) — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan kepada enam gubernur dan 42 bupati dari wilayah Papua pada 16 Desember 2025 di Istana Negara, Jakarta, untuk mempercepat pembangunan otonomi khusus dan mencapai swasembada pangan serta energi. Dalam pengarahannya, Prabowo secara khusus mendorong penanaman kelapa sawit di Papua agar menghasilkan bahan bakar minyak nabati sebagai pengganti impor hidrokarbon. Selain kelapa sawit, ia juga mengusulkan penanaman tebu dan singkong untuk produksi etanol.
Langkah ini ditargetkan tercapai dalam lima tahun, sehingga setiap daerah dapat mandiri dan menghemat anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah dari pengurangan subsidi serta impor BBM. Saat ini, Indonesia mengeluarkan sekitar Rp520 triliun setiap tahun untuk impor BBM, dan Prabowo yakin diversifikasi energi lokal dapat memotong pengeluaran tersebut secara signifikan.
Arahan Presiden dan Target Swasembada
Prabowo menekankan pentingnya memanfaatkan potensi alam Papua untuk energi terbarukan. “Nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol,” ujar Prabowo dalam rapat tersebut, sebagaimana dilaporkan Kompas.com dan CNN Indonesia.
Ia menambahkan bahwa dengan tenaga surya dan air yang melimpah, Papua dapat berkontribusi besar terhadap kemandirian energi nasional. “Kita rencanakan dalam lima tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” kata Prabowo, seperti dikutip Detik.com.
Penghematan yang dihasilkan, menurutnya, dapat dialokasikan untuk pembangunan daerah, termasuk hingga Rp1 triliun per kabupaten jika pengurangan mencapai Rp500 triliun.
Potensi Ekonomi dan Energi
Rencana ini sejalan dengan target pemerintah menghentikan impor solar mulai tahun depan, sebagaimana dilaporkan Menteri ESDM kepada Prabowo. Penanaman kelapa sawit di Papua diharapkan menjadi basis produksi biodiesel, mengingat komoditas ini telah terbukti sebagai sumber energi alternatif yang efektif.
“Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam tebu pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” tutur Prabowo, menurut laporan CNBC Indonesia dan Tempo.co.
Saat ini, beberapa perkebunan sawit sudah beroperasi di wilayah seperti Jayapura, Keerom, dan Merauke, meski dalam skala terbatas.
Penentangan dari Kalangan Lingkungan
Meski demikian, usulan ekspansi kelapa sawit di Papua menuai kekhawatiran dari aktivis lingkungan dan masyarakat adat. Pengamat seperti Daniel Hananya Sinaga mengkritik rencana ini karena berpotensi menyebabkan deforestasi dan bencana ekologis, mengingat isu serupa sedang hangat dibahas terkait banjir di Sumatera Utara.
“Lagi panas soal bencana ekologis di Sumatera eh dia malah menggebu untuk menyulap hutan Papua jadi lahan sawit dan singkong,” ujar Daniel, sebagaimana dikutip Fajar.co.id.
Organisasi seperti WALHI dan Greenpeace menyoroti bahwa perkebunan sawit sering mengakibatkan hilangnya hutan primer, konflik agraria, serta ancaman terhadap biodiversitas di Papua yang kaya akan ekosistem unik. Penolakan serupa pernah muncul pada proyek food estate sebelumnya di Merauke, di mana masyarakat adat menyatakan belum dikonsultasikan secara memadai.
Implikasi Jangka Panjang
Pemerintah menegaskan bahwa dana otonomi khusus harus digunakan sesuai aturan untuk mendukung program ini, sementara Prabowo meminta kepala daerah fokus pada tanggung jawab terhadap rakyat Papua. Meski rencana ini menjanjikan penghematan fiskal besar dan kemandirian energi, perdebatan mengenai dampak lingkungan dan hak masyarakat adat tetap menjadi sorotan utama.
Implementasi akan bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam. [dm]
