Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD Jateng resmi menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung Berlian, Kamis (20/11/2025).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penurunan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat tidak akan menggeser arah utama pembangunan daerah pada 2026. Menurutnya, program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tetap diutamakan,” ujar Luthfi.
Ia menambahkan bahwa fokus pembangunan tahun depan diarahkan pada penguatan sektor pangan. “Fokus tahun depan adalah swasembada pangan,” tegasnya.
Indikator Ekonomi Menguat, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2026
Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2026 menjadi landasan penyusunan Rancangan APBD 2026. Sejumlah indikator ekonomi dalam dokumen tersebut menunjukkan penguatan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III 2025 tercatat 5,37%, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 4,93%.
Berdasarkan capaian tersebut, Pemprov Jateng memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran 5%–6%, dengan inflasi yang diperkirakan tetap terkendali antara 1,5%–3,5%.
Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan tren positif. Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 turun menjadi 9,48% dari 9,58% pada September 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ikut menurun dari 4,78% menjadi 4,66%.
Pemerintah menilai tren ini menjadi fondasi penting bagi prioritas pembangunan tahun 2026.
Pendapatan Daerah Naik, Belanja Lebih Efisien
Di sektor fiskal, pendapatan daerah ditargetkan meningkat 3,04% menjadi Rp23,74 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan lebih efisien dengan penurunan 2,79%. Total pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp414,5 miliar, terdiri atas penerimaan pembiayaan Rp484,5 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp70 miliar.
Pemprov Jateng juga menyiapkan strategi untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), antara lain melalui digitalisasi pembayaran pajak, optimalisasi pajak air permukaan, peningkatan kinerja BUMD, pemanfaatan aset pemerintah, serta peningkatan kualitas layanan samsat.
DPRD Soroti Penyesuaian Anggaran 2026
Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menyampaikan bahwa penyesuaian anggaran tahun depan tidak terlepas dari turunnya dana transfer dari pusat. Namun demikian, prioritas anggaran tetap mengikuti visi gubernur untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.
“Prioritas anggaran tahun ini masih mengacu pada visi Gubernur untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional,” ujarnya.
Dalam rapat paripurna yang sama, DPRD Jateng juga menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 sebagai bagian dari agenda legislasi daerah. (*)
