Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menegaskan bahwa penanganan korban bencana di Jawa Tengah harus dilakukan secara tuntas dan memastikan tidak ada warga yang terlantar. Pernyataan ini disampaikan menyusul sejumlah peristiwa bencana yang terjadi di wilayah Cilacap dan Banjarnegara beberapa waktu terakhir.
Saleh menjelaskan bahwa Pemprov Jawa Tengah bersama BPBD serta berbagai elemen terkait telah melakukan langkah cepat dalam penanganan tanggap darurat. Upaya tersebut meliputi evakuasi warga terdampak, pembukaan posko pengungsian, penyediaan logistik, layanan kesehatan, hingga perbaikan infrastruktur dasar di lokasi yang terdampak.
“Pemerintah daerah terus melakukan pendataan kerusakan serta memastikan bantuan tepat sasaran. Kami di DPRD juga melakukan monitoring langsung dan siap mendukung percepatan rehabilitasi serta rekonstruksi melalui dukungan anggaran dan kebijakan,” ujar Saleh.
Dorong Penguatan Ketangguhan Masyarakat
Tak hanya bicara soal penanganan darurat, Saleh juga menekankan pentingnya membangun masyarakat yang tangguh bencana. Menurutnya, konsep tersebut mencakup kemampuan mengenali risiko, mengurangi dampak, hingga cepat bangkit setelah bencana terjadi.
Ia menilai bahwa ketangguhan harus dibangun secara kolektif, mulai dari tingkat keluarga, desa, pemerintah daerah, hingga pusat. “Masyarakat yang tangguh harus memiliki kesadaran, pengetahuan, keterampilan, serta jejaring sosial yang kuat,” jelasnya.
Saleh mengatakan masih terdapat sejumlah hambatan dalam mewujudkan masyarakat tangguh bencana. Di antaranya tingkat kesadaran dan edukasi kesiapsiagaan yang belum merata, tata ruang yang belum sepenuhnya berbasis mitigasi, keterbatasan sistem peringatan dini di wilayah rawan, hoaks yang memperlambat respon, serta koordinasi lintas sektor yang perlu diperkuat.
Pemprov Intensifkan Mitigasi Bencana
Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disebut terus mengintensifkan berbagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana. Program tersebut meliputi:
- Penguatan sistem peringatan dini dan pemetaan risiko
- Normalisasi sungai dan saluran air
- Pelaksanaan simulasi kebencanaan di sekolah, desa, dan wilayah rawan
- Peningkatan kapasitas relawan dan aparatur desa
- Penguatan regulasi serta anggaran kebencanaan sesuai kebutuhan wilayah.
Saleh menilai langkah-langkah ini penting untuk meminimalkan kerugian dan mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Perkuat Sinergi dan Lawan Hoaks
Dalam kesempatan tersebut, Saleh kembali menegaskan perlunya sinergi antarlembaga, mulai dari pemerintah pusat hingga desa, termasuk relawan, perguruan tinggi, media, dan sektor swasta.
“Penanganan bencana adalah urusan bersama, bukan hanya tugas pemerintah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti maraknya hoaks saat bencana yang dapat memperburuk situasi. Saleh meminta masyarakat untuk selalu merujuk pada informasi resmi dari BPBD atau BNPB. Ia mendorong media memperkuat cek fakta dan pemerintah mempercepat penyebaran informasi yang valid.
“Pelaku penyebaran hoaks harus ditindak tegas demi keselamatan publik,” tambahnya.
Ajak Masyarakat Tetap Waspada
Menutup pernyataan, Saleh mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk selalu waspada, menjaga lingkungan, saling peduli, dan aktif mengikuti pelatihan kebencanaan.
“Semoga dengan semangat Sinergi Bersama Bangun Jateng Tangguh Bencana, Jawa Tengah menjadi daerah yang lebih aman, resilien, dan kuat menghadapi tantangan ke depan,” ujarnya. (*)
