Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Kadar Lusman meminta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) melakukan langkah cepat menangani dampak banjir. Hal ini menjadi penting pasalnya hujan sejak Kamis (23/10) hingga hari ini masih terasa dampaknya di beberapa titik di Kota Semarang.
Ia menyebutkan, dampak banjir menyebabkan kemacetan panjang di ruas jalan protokol Kota Semarang imbas dari genangan banjir yang cukup tinggi di ruas Jalan Kaligawe.
“Kami minta kepada DPU untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pengampu sungai besar yakni BBWS Pemali-Juana yang menangani sungai di Kota Semarang. Diantaranya Sungai Beringin, Sringin dan sungai besar lainnya,” ujarnya, Jumat (24/10/2025).
Pria yang akrab disapa Pilus ini juga meminta dinas teknis untuk turun langsung melakukan inventarisir sungai-sungai yang perlu penanganan agar banjir tidak terulang setiap tahunnya. Dinas PU perlu didorong untuk mengecek kendala yang ada di semua sungai, sehingga bisa diatasi dengan cepat agar banjir tidak meluas.
“Kalau tidak ada komunikasi dan koordinasi nanti Pemkot Semarang terus yang disalahkan. Seperti yang terjadi pada Kamis (23/10) malam kendaraan kena kemacetan panjang yang mengganggu aktivitas warga karena di Kaligawe banjir,” lanjutnya.
Pilus menegaskan, dinas terkait untuk serius menangani masalah banjir ini.
“Apakah pompanya yang nggak jalan, kalau masalah pompa apakah miliki Pemkot slSemarang atau BBWS. Jangan kalau sudah ada kejadian justru saling menyalahkan, atau lempar tanggung jawab. Kalau ada komunikasi kan bisa berjalan bersama, sehingga tidak ada satu pihak yang disalahkan untuk melayani masyarakat,” katanya.
Menurut politikus PDIP Perjuangkan ini, banjir yang terjadi salah satu faktor karena curah hujan yang sangat tinggi. “Selain mungkin karena pompa yang tidak berfungsi dengan optimal sehingga telat menangani luapan banjir,” tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Dini Inayati. Ia menyoroti dampak genangan banjir dipicu salah satunya oleh sistem drainase yang belum optimal dan berkurangnya daerah resapan air (catchment area).
Menurut Dini, dua faktor ini adalah biang keladi munculnya genangan-genangan air baru, meskipun upaya pengurangan genangan lama di beberapa wilayah telah berhasil dilakukan.
“Kalau bicara tentang banjir itu benar ada istilah ‘genangan’, karena indikator kinerja utama urusan pekerjaan umum adalah luas genangan, tinggi genangan, dan lama genangan,” jelas Dini.
Ia mengakui bahwa upaya pemerintah, seperti pembangunan polder dan rekayasa teknis lainnya, telah mengurangi durasi genangan di Semarang Utara dan Semarang Timur. Namun, masalah drainase di sejumlah titik lain masih menjadi kendala.
Menyikapi hal ini, pihaknya mendesak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk segera melakukan overlay atau pencocokan antara master plan drainase yang disusun sekitar tahun 2015–2016 dengan kondisi di lapangan saat ini, yang ditargetkan untuk tahun 2026.
“Nah, itu nanti kita lihat hasilnya persoalan drainase,” jelasnya. (*)
