Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mempertahankan lahan pertanian agar tidak beralihfungsi. Hal ini mendukung ketahanan pangan di wilayah Jawa Tengah dapat menyokong secara nasional.
Hal itu diucapkan Nusron saat bertemu Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di kantor gubernur, Kamis (17/4/2025). Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah bupati dan wali kota di wilayah Jateng.
“Kami tadi meminta agar kepala daerah se Jateng dapat memiliki kebijakan mengenai pertanahan yang mendukung pada ketahanan pangan. Selain itu, kepada Pemerintah Kab/Kota juga diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik pertanahan serta mendukung investasi,” kata Nusron.
Beberapa poin menonjol dibidang agraria, dikatakan Nusron, pertama soal masih adanya 19 persen lahan yang belum terpetakan dan tersertipikat dari 2,2 juta hektar lahan di Jateng. Selanjutnya ada 348 ribu hektar tanah yang sudah tersertipikat tapi tidak memiliki peta tanah.
Menteri dari Golkar ini juga menyebut banyak tanah yang tidak produktif karena Hak Gunanya telah habis. Sehingga Pemda dapat melakukan pemetaan untuk mendayagunakan lahan tersebut menjadi produktif, misalnya menjadi sawah.
“Bisa diinventarisir oleh pemda lahan yang HGB atau HGU nya habis lalu terbengkalai bisa diaktifkan untuk lahan pertanian produktif. Ini butuh keseriusan bersama untuk mendukung ketahanan pangan nasional,” tambahnya.
Sementara di Jateng juga ditarget 2 ribu Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR. Namun baru terealisasi 323 rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota itu.
“Jika RDTR ini tercapai akan membantu investasi dan investor tidak akan ragu. Kita akan bantu selesaikan dengan prinsip prudential yang penting tidak menabrak sawah karena kita fokus utama pada ketahanan pangan,” pungkas Nusron.
Sementara itu Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyebut kehadiran Menteri ATR/BPN ini untuk menentukan Rencana Detail Tata Ruang. Ini bertujuan untuk memberika. kepastian ke investor bahwa lahan yang ditawarkan sah secara yuridis formal.
“Menteri Nusron juga datang untuk meminta tanah yang saat ini digunakan untuk pertanian yang mendukung ketahanan pangan tidak sampai beralih fungsi,” ujar Gubernur.
Menurutnya Jateng sebagai daerah swasembada pangan mesti mempertahankan status tersebut. “Produksi gabah kita tahun 2024 sudah baik akan diilanjutkan dan tingkatkan di tahun 2025 untuk mendukung ketahanan pangan nasional,” sebut Luthfi.
Menurut mantan Kapolda Jateng itu ada 1200 hektar lahan pertanian di wilayah Jateng beralingfungsi. Sehingga perlu adanya sinergitas dan kesepahaman bersama soal Informasi Tata Ruang (ITR) lahan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota.
Ahmad Luthfi berkomitmen untuk mempertahankan lahan pertanian di jateng. Bahkan siap mengembalikan alihfungsi lahan yang menyalahi aturan.
“Saya siap inventarisir lagi lahan yang telah beralih fungsi. Jika menyalahi aturan bukan tidak mungkin kita kembalikan (jadi lahan pertanian,red),” tandasnya. (*)
