in

23 SMA dan SMK di Jateng Terapkan Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi bisa diberikan melalui komunikasi yang kreatif lain seperti melalui media sosial, kaus, atau berbagai media seperti stiker dan lainnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kanan) saat hadir pada peringatan road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kamis (1/12/2022). (istimewa)

SURABAYA  (jatengtoday.com) – Sebanyak 23 SMA dan SMK di Jateng sudah menerapkan program pendidikan antikorupsi. Program ini merupakan upaya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk mengedukasi mengenai bahaya korupsi sejak dini.

Ganjar menilai, dari setiap pelajaran, pendidikan anti korupsi bisa dilakukan. “Edukasi itu mulai dari pelajar, sekolah, ya. Kita tanda tangan bersama bupati/wali kota, agar mencoba menginternalisasikan pendidikan anti korupsi di level sekolah,” kata Ganjar saat hadir pada peringatan road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Kota Surabaya,  Kamis (1/12/2022).

Ganjar hadir bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. Firli Bahuri, lima gubernur yaitu dari Jawa Timur, DI Yogyakarta,  Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,  dan Kalimantan Tengah. Serta kepala daerah se-Jatim, hingga jajaran Forkopimda dan mitra se-Jatim.

Ganjar menilai, pendidikan anti korupsi di sekolah tidak perlu dimasukkan dalam kurikulum khusus. Nilai kejujuran itu bisa disisipkan dalam pelajaran di sekolah. Baik melalui pendidikan maupun cara belajar yang kreatif.

“Enggak perlu dengan kurikulum khusus. Pendidikan agama menjelaskan itu, pendidikan PKN menjelaskan itu, mungkin matematika kalau gurunya kreatif bisa kok melakukan pendidikan antikorupsi lebih kreatif, inovatif lagi agar banyak media atau cara dipakai untuk kampanye anti korupsi,” ujarnya.

Selain juga, pendidikan antikorupsi bisa diberikan melalui komunikasi yang kreatif lain seperti melalui media sosial, kaus, atau berbagai media seperti stiker dan lainnya.

Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng mencatat, sampai saat ini sudah ada 23 SMA dan SMK negeri. Yaitu,  SMAN 2 Salatiga,  SMAN 15 Semarang, SMKN 1 Purwodadi Kabupaten Grobogan,  SMKN 2 Kendal, SMKN Jateng Kota Semarang.

Ada juga, SMAN 1 Pati, SMKN 2 Jepara, dan SMKN Jateng Kabupaten Pati. Selanjutnya,  SMAN 6 Surakarta, SMAN 1 Karanganyar Kabupaten Karanganyar,  SMKN 1 Wonosegoro Kabupaten Boyolali dan SMKN 2 Sukoharjo.

Juga, SMAN 1 Magelang Kota Magelang,  SMAN 1 Purworejo,  SMKN 1 Gombong Kebumen, SMKN 1 Temanggung,  SMAN 1 Sigaluh Banyumas, SMKN 1 Purwokerto Banyumas,  SMKN Jateng Kabupaten Purbalingga, SMAN 1 Pekalongan Kota Pekalongan, SMAN 1 Brebes, SMKN 2 Pekalongan Kota Pekalongan,  dan SMAN 1 Slawi Kabupaten Tegal.

Ketua KPK RI Firli menyampaikan pemberantasan anti korupsi juga dilakukan di instansi pendidikan di masyarakat. “Nah pendidikan masyarakat ini menyasar pada seluruh jejaring pendidikan, Masuk kepada tahapan pendidikan, baik formal dan informal,” kata Firli.

Tentu dengan penanaman integritas melalui program pendidikan masyarakat yang menyasar kepada seluruh jajaran pendidikan termasuk pada tahapan pendidikan baik formal maupun informal. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *