in

Warga yang Belum Dapat Bantuan Diminta Tak Curhat di Medsos, Begini Solusi dari Mensos

PURBALINGGA (jatengtoday.com) – Berbagai bentuk bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dari pemerintah pusat telah disalurkan secara bertahap. Namun tak meratanya bantuan masih saja menjadi keluhan. Di lapangan seringkali ditemukan penyaluran kurang tepat sasaran.

Menteri Sosial Juliari P Batubara meminta agar penyaluran bansos tepat sasaran. Upaya pemerataan penyaluran terus dievaluasi agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat menerima haknya. Dia memberikan solusi bagi warga yang belum pernah menerima bantuan, agar melapor ke kantor desa atau kelurahan, kecamatan atau Dinas Sosial (Dinsos).

“Jangan berbicara di media sosial, tapi datanglah ke kantor desa, kantor kecamatan atau Dinsos. Laporkan bahwa saya belum mendapatkan bantuan. Kami pastikan akan dilayani,” kata Juliari saat memantau Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (20/11/2020).

Dia meminta masyarakat tidak ragu. Sebab pada dasarnya aparat pemerintah, anggota DPR dan pendamping,l merupakan pelayan masyarakat. “Pejabat publik apakah menteri, gubernur, bupati/wali kota, anggota DPR dan juga pendamping merupakan pelayan masyarakat. Bukan masyarakat yang melayani kami. Jadi kami berjuang untuk masyarakat,” katanya.

Mensos mengakui, penyaluran bansos bukan pekerjaan mudah. Terlebih dalam waktu relatif singkat harus tersalurkan. Respon pemerintah daerah memiliki pengaruh besar dalam penyaluran bantuan. Baik proses pendataan maupun pemerataan bantuan.

“Kemensos mengalokasikan kuota bantuan, ternyata ada juga pemerintah daerah yang tidak bisa menyerap. Untuk Kabupaten Pemalang dan Purbalingga merupakan daerah yang responsif. Buktinya dari kuota penerima bantuan yang diberikan bisa diserap dengan baik. Ini semua tergantung dari keaktifan kepala daerah dalam berkomunikasi dengan Kemensos,” kata Juliari.

Selain di Kabupaten Purbalingga, Juliari juga memantau penyaluran di Kabupaten Pemalang. Dia menegaskan, BST diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, atau warga rentan yang terkena dampak wabah Covid-19.

Juliari juga berpesan agar warga atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah lama atau berturut-turut mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk diganti dengan keluarga baru. Hal itu sebagai upaya untuk pemerataan bantuan. “KPM yang sudah lama bahkan yang sudah sampai 10 tahun untuk diganti dengan keluarga yang baru. Tentunya yang layak mendapatkan bantuan. Warga yang lain agar bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan PKH,” tegas dia.

Juliari juga meninjau produk UMKM lokal yang menjadi komoditas E-Warung, dan berdialog dengan pelaku UMKM. Mensos memuji kewirausahaan yang tumbuh di Pemalang dan Purbalingga. Secara keseluruhan, di Jawa Tengah, Kemensos menyalurkan BST sebanyak 1.412.938  KPM di 35 Kabupaten/kota.

Di Kabupaten Pemalang tercatat 38.952 KPM BST, tersebar di 14 kecamatan dengan nilai Rp 11.685.600.000/bulan. BST di Kabupaten Purbalingga terdaftar sebanyak 30.603 KPM tersebar pada 18 kecamatan dengan nilai total Rp 9.180.900.000.

Sementara untuk Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Provinsi Jawa Tengah, menjangkau 3.431.209 KPM tersebar di 35 kabupaten/kota. Di Kabupaten Pemalang terdapat 171.684 KPM Program Sembako/BPNT yang tersebar pada 14 kecamatan dengan nilai bantuan Rp 34.336.800.000/bulan.

Di Kabupaten Purbalingga terdapat 110.241 KPM tersebar pada 18 kecamatan dengan nilai Rp 22.048.200.000. Pelaksanaan penyaluran BST dilakukan oleh PT Pos Indonesia dan Himbara, Bantuan Pangan Non-Tunai Program Sembako oleh Himbara.

Tahun di 2021, lanjut Mensos, program BST masih dilanjutkan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional kepada 10 juta KPM pada 34 provinsi dilaksanakan selama 6 bulan dari Januari sampai Juni 2021 dengan anggaran total Rp 12 triliun. “Demikian juga Program Sembako/BPNT untuk 18,5 juta KPM dengan anggaran total Rp 45,12 triliun,” bebernya. (*)

 

 

editor: ricky fitriyanto