in

Warga Minta Pemerintah Perhatikan Wilayah Rawan Longsor

SEMARANG (jatengtoday.com) – Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang yang memiliki kontur tanah berbukit menjadi salah satu wilayah rawan bencana tanah longsor. Banyak hunian warga berada di lereng bukit dengan kondisi jalan naik turun.

Warga tetap nyaman menempati hunian meski sebetulnya berhadapan dengan bahaya tanah longsor yang bisa mengancam sewaktu-waktu. Bahkan hunian warga semakin padat.

Hal yang bisa dilakukan oleh warga adalah gotong royong merawat setiap fasilitas maupun infrastruktur untuk dipastikan berfungsi semampunya. Mulai dari pengelolaan drainase, tanggul, hingga talut secara mandiri.

Seperti halnya persoalan di RW 6 Kelurahan Bendan Duwur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Sejumlah warga di kampung ini mengeluhkan minimnya bantuan pemerintah untuk antisipasi terjadinya tanah longsor.

“Ada sejumlah titik rawan longsor di RW ini. Satu-satunya akses jalan menuju kampung ini memiliki kecuraman setinggi 7 meter. Bahkan di bawah jalan tersebut ‘nggerong’ (berlubang). Satunya lagi bagian selatan kampung juga rawan longsor,” kata Ketua RW 6 Kelurahan Bendan Duwur, Sugiyoto, saat peresmian Balai RW di RT 2 RW 6 Jalan Talangsari, Bendan Duwur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Sabtu (26/1/2019).

Dia berharap, berbagai permasalahan yang terjadi di kampung tersebut mendapatkan perhatian dari pemerintah secara serius. Dia mengaku senang adanya pembangunan Balai RW atas bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan difasilitasi oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Juliari Peter Batubara. Hal ini bisa mengurangi beban permasalahan di kampung tersebut.

“Kami sangat berterima kasih atas terwujud pembangunan Balai RW ini. Ini menjadi motivasi yang lebih baik. Ke depan, pekerjaan rumah (PR) yang perlu kami pikirkan adalah penanganan sejumlah titik rawan longsor. Tidak hanya itu, warga di kampung ini tidak ada lahan untuk bermain anak-anak. Termasuk tidak punya fasilitas olah raga,” katanya.

Kondisi jalan yang curam tersebut, kata Sugiyoto, dulunya tidak bisa dilewati. Warga secara swadaya melakukan pembetonan sesuai dengan kemampuan. Namun hal itu masih sangat mengkhawatirkan, karena di dalamnya terdapat lubang. “Untuk membangun jalan curam dan talut membutuhkan biaya sangat mahal, Rp 100 juta belum apa-apa itu,” katanya.

Ia berharap para wakil rakyat dan pemerintah memerhatikan persoalan yang terjadi level masyarakat paling bawah. “Kami butuh pemimpin yang mau turun langsung ke bawah. Pemimpin yang menunjukkan kerja nyata, bukan janji-janji belaka. Itu pemimpin yang kami idamkan,” katanya.

Anggota Komisi VI DPR RI, Juliari Peter Batubara mengatakan, pihaknya pada prinsipnya harus menyerap dan menampung setiap aspirasi masyarakat. “Selama kami anggap diperlukan untuk kesejahteraan lingkungan, pasti kami perjuangan. Nanti kami sampaikan ke pemerintah kota, karena ini ranah pemerintah kota agar bisa ditindaklanjuti. Biasanya Pemkot Semarang langsung action,” katanya.

Dikatakan, pembangunan infrastruktur di level kampung sebetulnya bisa dikerjasamakan dengan CSR. “Tapi memang, bantuan dari CSR tidak sepenuhnya bisa memback up pembangunan hingga selesai. Nah, untuk menutup kekurangannya ini kami berusaha siasati. Apakah dari anggota dewan atau pemerintah kota hingga CSR dari BUMN. Yang jelas kami bantu fasilitasi,” katanya.

Juliari juga meminta sekelompok warga perlu aktif untuk menyelesaikan setiap permasalahan secara swadaya dan gotong royong. “Sehingga tidak melulu menunggu dan berharap bantuan dari atas (pemerintah). Apakah (menunggu) anggaran dari pemkot atau CSR perusahan swasta. Jadi kalau warga memungkinkan berusaha sendiri dengan cara swadaya silakan,” katanya. (*)

Abdul Mughis