SEMARANG (jatengtoday.com) – Kota Semarang berusaha mengendalikan peredaran sampah plastik yang tidak ramah lingkungan. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik yang sudah diteken sejak Juni 2019 lalu.
Dalam Perwal itu disebutkan bentuk plastik yang akan ditekan penggunaannya yaitu kantong plastik, pipet minum plastik, dan styrofoam. Adapun yang menjadi subjek utama dalam aturan itu adalah pelaku usaha dan penyedia plastik, meliputi hotel, restoran, rumah makan, kafe, penjual makanan, dan toko modern.
Pegiat lingkungan di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional, Abdul Ghofar mengapresiasi gagasan Pemkot Semarang terkait aturan tersebut. Sebab, belum banyak yang berani mengeluarkan kebijakan serupa di level daerah.
“Tentu kita berharap kebijakan ini dapat operasional, artinya tidak hanya sekadar mengeluarkan kebijakan yang populer saja,” ucap Ghofar saat dihubungi, Senin (9/12/2019).
Mantan Koordinator Advokasi Walhi Jawa Tengah tersebut mengatakan, dulu Kota Semarang pernah memberlakukan kebijakan plastik berbayar, tetapi ternyata tidak efektif menekan kenaikan sampah plastik. Sehingga, terbitnya Perwal ini merupakan terobosan baru.
Menurutnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang yang mendapat tugas mengawal Perwal harus serius bekerja. Sesuai Pasal 3 Ayat 2, mandat pembinaan masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi, pelatihan, kemitraan, dan bantuan teknis harus dilakukan pemerintah daerah.
“Selain itu pengawasan dan pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan harus dijalankan,” tegas Ghofar.
Dalam Perwal tersebut sebenarnya sudah mengatur, apabila pelaku usaha melanggar maka akan dikenai sanksi, mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan sementara izin usaha (Pasal 4 Ayat 2).
Faktanya, sudah hampir 6 bulan sejak aturan diterapkan, kenyataan di lapangan jauh berbeda. Tempat usaha tetap menggunakan kantong plastik, begitu juga minimarket. Hotel dan restoran juga tetap menyediakan sedotan plastik.
Belum pernah ada petugas Satpol PP melakukan razia atau penertiban untuk menegakkan Perwal itu.
Bahkan ada pelaku usaha yang secara terang-terangan mengaku belum mendapat sosialisasi resmi mengenai Perwal tersebut. Jatengtoday.com pernah meliput soal itu (Baca: Pemkot Semarang Setengah Hati Terapkan Pembatasan Penggunaan Plastik).
“Harusnya untuk implementasi di lapangan, pihak terkait bisa langsung memberi sanksi ke pelaku usaha yang masih menyediakan plastik yang dilarang tersebut,” saran Ghofar.
Namun, katanya, semua pihak patut optimistis melihat gaya hidup ramah lingkungan dari masyarakat, khususnya anak muda Kota Semarang. “Gerakan pengurangan pemakaian plastik sekali pakai sudah cukup ‘booming’. Peraturan larangan plastik sekali pakai sudah sangat tepat,” imbuh Ghofar.
Dia mencontohkan dengan Provinsi Bali yang sudah memberlakukan aturan serupa. “Kalau di Bali, kebijakan pelarangan plastik sekali pakai ini cukup menarik karena justru jadi daya tarik lebih bagi wisatawan. Di sana muncul toko-toko dengan konsep greenmart yang justru sangat diminati pelanggan,” bebernya.
Jika itu bisa ditiru, kata Ghofar, ke depan pasti bisa menekan produksi sampah Kota Semarang yang saat ini mencapai angka 1.200 ton per hari. Jumlah itu sebagian besar masuk tempat pembuangan akhir (TPA) Jatibarang, sebagian lagi terbuang ke sungai, selokan, dan pantai.
“Kalau Perwal ini bisa dimaksimalkan, maka produksi sampah plastik di hulu (konsumen) dapat ditekan,” tandas Ghofar. (*)
editor : ricky fitriyanto
