Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Proses vaksinasi diprediksi tidak bisa selesai tahun ini. Untuk mencapai herd immunity seperti yang direkomendasikan WHO, diperkirakan membutuhkan waktu hingga tahun 2023.
Sesuai rekomendasi dari WHO, untuk mencapai herd immunity maka 70 persen populasi sebuah negara harus sudah divaksin. Untuk Indonesia, harus mencapai 183 juta penduduk.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Ahmad Muzani usai silaturahmi dan gowes bareng pengusaha di Kota Semarang, Rabu (17/3/2021).
Baca juga: Ma’ruf Amin: Vaksinasi Aman Dilakukan saat Puasa
Dikatakan, saat ini Indonesia sedang berjuang untuk mencapai angka vaksinasi. Hingga saat ini vaksinasi di Indonesia baru menyasar 4 juta penduduk.
“Sekitar 2 juta penduduk sudah dua kali vaksin. Dan 2 juta lainnya baru sekali. Jumlah 4 juta itu masih terlalu jauh dibandingkan angka dari WHO 70 persen dari populasi itu atau sekitar 183 juta penduduk,” paparnya.
Hadir pada acara itu, Anggota DPR RI Prasetyo Hadi, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng, Rohmat Marzuki dan anggota Yudi Indras Wiendarto. Sejumlah pengusaha yang hadir tergabung dalam Komunitas Sepeda Hardcore.
Baca juga: Fatwa MUI: Vaksinasi Covid-19 Tak Batalkan Puasa
Muzani mengatakan memang harus diakui ada keterbatasan vaksin. Lantaran seluruh dunia sedang berlomba untuk mendapatkannya. Di sisi lain memang ada keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah.
Untuk mempercepat proses vaksinasi, katanya, harus dilakukan langkah-langkah secara bersama agar segera menyelesaikan pandemi ini.
Seperti disampaikan WHO, vaksin belum bisa mencegah penularan Covid-19 100 persen. Tapi karena sampai saat ini belum ditemukan obat, maka vaksin menjadi pilihan terbaik.
Baca juga: Belum Dapat Sertifikat Vaksinasi Covid-19? Ini Penjelasan Kominfo
Untuk pencegahan penularan Covid 19 yang terbaik adalah penerapan protokol kesehatan dengan tepat.
Seusai gowes melintasi Masjid Baiturrahman, Kota Lama, Tugu Muda, Sam Po Kong dan berhenti di Taman Maerokoco, Muzani berdialog dengan para pengusaha. Tujuannya, mengetahui kondisi riil di masyarakat.
Banyak yang menyampaikan keluhan soal kebijakan impor beras, pajak usaha yang tak mengenal relaksasi, hingga keterbatasan kontainer saat akan melakukan ekspor.
Baca juga: Pentas Wayang Pelat Komunitas Lima Gunung Sosialisasikan Vaksinasi
Bahkan pesan kontainer 1-2 bulan sebelum pengiriman pun terkadang tidak dapat. Hal itu membuat pengusaha merugi karena terkena denda keterlambatan kirim.
Mendengar hal itu, Muzani akan menyampaikan di DPR RI dan mencarikan solusi. Jangan sampai di satu sisi pemerintah mendorong ekspor namun sarpras belum siap.
Dalam kesempatan gowes itu, Muzani dan para pengusaha juga ikut menyerahkan bantuan beras pada tukang becak di sekitar kawasan Masjid Baiturrahman Kota Semarang.
Baca juga: Wacana Impor Beras Hancurkan Harga Panen Petani, Politisi Gerindra: Siapa yang Tanggung Jawab?
Sementara itu Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto mengatakan gowes itu tak semata untuk kepentingan kesehatan. Namun, berkeliling sekaligus mengamati kondisi masyarakat sekitar serta memberikan bantuan bagi warga yang membutuhkan.
Di sisi lain, dialog itu untuk menjembatani keluhan para pengusaha dan pelaku ekonomi dengan pengambil kebijakan. Harapannya ke depan ada solusi agar ekonomi tetap tumbuh di tengah pandemi Covid-19 ini. (*)
editor: ricky fitriyanto
