in

Berani Sumpah Pocong, Warso Pastikan Kepala Dindagkop UKM Blora Terima Rp350 Juta Hasil Pungli Pasar Cepu

Warso berani sumpah pocong lantaran dalam sidang, terdakwa Sarmidi membantah menerima uang.

Kepala Dindagkop UKM Blora, Sarmidi (berkacamata) saat menjalani sidang kasus pungli kios Pasar Induk Cepu di Pengadilan Tipikor Semarang. (baihaqi/jatengtoday.com)

SEMARANG (jatengtoday.com) — Kepala Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dindagkop UKM) Blora nonaktif, Sarmidi disebut menerima uang hasil pungutan liar sebesar Rp350 juta.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pasar Dindagkop UKM Blora nonaktif, Warso saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi bermodus pungli jual beli kios Pasar Induk Cepu. Sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (17/1/2022).

Pungli kepada para pedagang yang akan menempati pasar itu diduga berhasil terkumpul Rp865 juta. Warso sebagai Kabid Pasar mengaku sempat memegang sebagian uang hasil pungli sebelum kemudian diserahkan ke atasannya.

“Yang Rp350 juta saya serahkan ke Pak Sarmidi (kepala dinas). Itu saya berikan di rumah beliau setelah jumatan,” ucap Warso di hadapan majelis hakim.

Uang Rp350 juta itu diserahkan dalam dua tahap. Setelah penyerahan tersebut, Warso menyebut tidak ada pengembalian dari terdakwa Sarmidi hingga perkara ini diusut penyidik.

“Kalau Pak Sarmidi mengelak dari kenyataan, saya Warso siap disumpah pocong,” tegas Warso meyakinkan hakim.

Warso sampai berani sumpah pocong lantaran dalam sidang tersebut terdakwa Sarmidi keberatan dengan pernyataan Warso. Sarmidi mengklaim tak pernah menerima uang Rp350 juta.

“Saya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari Pak Warso,” bantah Sarmidi.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum mengungkapkan, Sarmidi didakwa melakukan pungli terhadap para pedagang terkait jual beli kios Pasar Induk Cepu Blora.

Dugaan pungli bermula setelah selesainya revitalisasi Pasar Induk Cepu. Para pedagang yang hendak menempati kios pasar disuruh membayar uang kompensasi, yang besarnya antara Rp60 juta hingga Rp75 juta per kios, tergantung pada letaknya.

Dari kesepakatan tersebut, 17 pedagang menyanggupi membayar uang kompensasi dalam kurun waktu tahun 2019–2020. Sehingga terkumpul Rp865 juta. Meskipun nilainya besar, pungutan itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas. (*)

editor : tri wuryono

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.