in

Tragedi Perahu Terbalik Waduk Kedung Ombo, Pengelola Bisa Dipidana

SEMARANG (jatengtoday.com) – Insiden “perahu maut” di Waduk Kedung Ombo Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (15/5/2021), menjadi salah satu deretan catatan buruk keselamatan wisata danau masih terabaikan. Sebanyak 20 wisatawan yang menaiki perahu tenggelam, 11 orang ditemukan selamat. Hingga Minggu (16/5/2021) siang, tujuh orang dinyatakan meninggal dan dua orang belum ditemukan.

Ini bukan kejadian pertama kali. Pada 2018 silam, saat liburan lebaran, kejadian lebih besar terjadi di perairan Danau Toba, Sumatera Utara. Sebanyak 164 orang dinyatakan hilang akibat tenggelamnya Kapal KM Sinar Bangun.

“Sungguh tragis, pengelola pariwisata danau atau waduk tidak memperhatikan faktor keselamatan penumpang. Kewajiban menggunakan baju penolong atau life jacket bagi penumpang perahu belum sepenuhnya ditaati,” kata Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, Minggu (16/5/2021). 

Dikatakannya, kurangnya monitoring dan pengawasan menjadi salah satu faktor  penyebabnya. “Pariwisata seharusnya tidak hanya menjadi target pendapatan asli daerah (PAD), tetapi perhatian hal keselamatan jangan sampai terabaikan,” katanya.

Menurutnya, sejauh ini faktor keselamatan belum menjadi prioritas para pelaku pariwisata danau. “Target pendapatan yang dikejar, namun mengabaikan keselamatan. Apalagi di musim lebaran, yang berwisata akan bertambah tak terkecuali wisata ke danau atau waduk,” katanya.

Djoko menyebut, sejuah ini masih banyak ditemukan operasional kapal atau perahu di waduk atau danau yang dikelola perorangan dan kurang memperhatikan aspek keselamatan.

“Seolah hal ini dibiarkan oleh pemda setempat dan terkadang ditarik pungutan atau retribusi. Sama halnya dengan operasional angkot yang manajemen perorangan, pasti kesulitan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring,” katanya.

Namun sudah ada pula yang dikelola secara profesional oleh pihak desa, misalnya dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Yang seperti ini akan mudah dilakukan monitoring, pembinaan dan pengawasan,” bebernya.

Adapun monitoring dan pengawasan yang dimaksud dapat berupa; memastikan penumpang yang berada di atas kapal sudah menggunakan baju penolong atau life jacket sebelum kapal diberangkatkan, mengecek data penumpang dalam manifest, membantu memberikan informasi tentang kondisi cuaca dan menunda keberangkatan kapal apabila cuaca ekstrim.

“Sosialisasi penggunaan baju penolong (life jacket) masih diperlukan dan harus tetap dilakukan. Untuk kapal penumpang tradisional, setiap pelayar termasuk penumpang wajib menggunakan baju penolong selama pelayaran,” katanya.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang standar keselamatan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, seharusnya menjadi acuan bagi penyelenggara atau pengelola wisata sungai, danau dan penyeberangan.

Bahkan Pasal 3, menyebutkan bagi penyelenggara prasarana dan sarana serta sumber daya manusia bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan yang melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan keselamatan transportasi dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

“Pasal 310, setiap orang yang mempekerjakan awak kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 300 juta,” bebernya.

Pada Pasal 323 ayat 1, lanjut Djoko, nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 600 juta.

Pasal 323 ayat 2, jika perbuatan mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

“Sedangkan Pasal 323 ayat 3, jika perbuatan mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar,” katanya.

Begitu pun pada Pasal 305, setiap orang yang tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 100 juta.

“Pariwisata sudah menjadi salah satu ujung tombak pendapatan di negeri ini, termasuk pariwisata di danau maupun waduk. Maka Standar Operasi Prosedur (SOP) keselamatan harus ada di setiap lokasi wisata danau maupun waduk,” katanya. (*)

 

editor: ricky fitriyanto