in

Terdakwa Korupsi PNPM-MP Tawangharjo Grobogan Dituntut 14 Bulan Penjara

Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara Rp633,7 juta. Namun, uang itu sudah dikembalikan.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menyidangkan kasus korupsi penyalahgunaan dana eks PNPM-MP Tawangharjo, Grobogan. (baihaqi/jatengtoday.com)

SEMARANG (jatengtoday.com) — Terdakwa kasus korupsi penyalahgunaan dana eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tawangharjo, Kabupaten Grobogan menjalani sidang tuntutan.

Jaksa penuntut umum, Septian Tri Yuwono meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang untuk menjatuhkan hukuman terdahap terdakwa Guntoro dengan pidana penjara selama 14 bulan.

“Pidana penjara yang dijatuhkan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,” ucap jaksa Septian, Jumat (7/1/2022).

Selain penjara, jaksa juga menuntut pidana denda sebesar Rp50 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Terdakwa Guntoro selaku Sekretaris UPK PNPM-MP (kini DAPM) Tawangharjo dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam dakwaan disebutkan, Guntoro melakukan korupsi dalam kurun waktu 2017 hingga 2019 di kantor UPK PNPM-MP Tawangharjo. Di mana PNPM-MP atau DAPM ini mengelola dana program ekonomi untuk simpan pinjam perempuan.

Modus yang dilakukan, Guntoro selaku sekretaris menagih dan menerima uang pembayaran pinjaman dari kelompok peminjam. Ada sebanyak 34 kelompok di beberapa desa di Kecamatan Tawangharjo.

Namun setoran yang telah diterima Guntoro tidak disetorkan kepada bendahara UPK. Totalnya mencapai Rp633,7 juta. Hitungan kerugian itu sesuai hasil audit Inspektorat Kabupaten Grobogan.

Namun sebelum tahap penyidikan, Guntoro telah mengembalikan dana Rp302 juta kepada pihak UPK Tawangharjo. Kemudian pada tahap penyidikan kembali menitipkan Rp331 juta.

Sehingga, dalam sidang tuntutan, terdakwa Guntoro tidak dibebani membayar uang pengganti karena kerugian negara sudah dikembalikan sebelumnya.

Kuasa hukum Guntoro, Yudhi Indiyanto mengaku tidak keberatan dengan tuntutan jaksa. Karena dalam persidangan semua saksi juga mengaku terdakwa melakukan korupsi.

Hanya saja ia nantinya akan menguraikan hal-hal yang bisa meringankan terdakwa. “Karena seluruh kerugian telah dibayar oleh terdakwa, seharusnya majelis hakim bisa memberikan vonis lebih ringan,” ujarnya. (*)

editor : tri wuryono

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.