SEMARANG (jatengtoday.com) – DPRD Kota Semarang mendorong KPU lebih intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Kalangan dewan menilai masih banyak warga yang belum memahami sepenuhnya teknis pencoblosan secara benar. Apalagi teknis Pemilu 2019 ini nanti terbilang rumit karena ada banyak calon yang akan dipilih. Yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD.
Terdapat lima kertas suara dengan warna berbeda-beda. Yakni Abu-abu, kertas suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Kuning, kertas suara untuk memilih anggota DPR RI. Merah, kertas suara untuk memilih anggota DPD RI. Biru, kertas suara untuk memilih anggota DPRD Provinsi, dan Hijau, kertas suara untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota.
Sistem penghitungan juga diperkirakan bakal memiliki tingkat kerumitan dan membutuhkan banyak waktu. Kalau pada Pemilu 2014 silam menggunakan metode Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk menentukan jumlah kursi, tetapi Pemilu 2019 akan menggunakan metode Sainte Lague untuk menghitung suara. Aturannya, partai politik harus memenuhi ambang batas parlemen sebanyak 4 persen dari jumlah suara.
Tidak hanya itu, persoalan yang tidak kalah penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran warga untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. Sehingga hal itu bisa meminimalisasi angka Golput.
“Melihat target partisipasi pemilih Pemilu kali ini 77 persen, adalah bukan angka yang kecil apabila berkaca pada pemilu sebelumnya,” kata Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, Selasa (29/1/2019).
Maka dari itu, KPU harus bisa memaksimalkan sosialisasi. Sebab, ini merupakan hal yang sangat penting. Saat ini, KPU memang sudah beberapa kali melakukan sosialisasi ke masyarakat dan komunitas. Namun kegiatan sosialisasi tersebut perlu diintensifkan agar masyarakat lebih paham.
“Sebab, Pemilu 2019 ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, karena ada pilpres dan lain-lain. Sehingga kertas suaranya bertambah. Tiap pemilih mendapat lima kertas suara. Hal itu jelas membutuhkan waktu cukup lama saat mencoblos di TPS,” kata Supriyadi.
Dia berharap, secara teknis agar masyarakat tidak kesulitan saat hendak menentukan hak pilihnya. Tugas sosialisasi ini bukan semata-mata di tangan KPU saja, aparat pemerintah juga memiliki kewajiban mensukseskan pesta demokrasi ini. “Pemerintah daerah perlu menggerakkan jajarannya hingga di kelurahan untuk membantu tugas KPU memaksimalkan sosialisasi,” katanya.
Selain itu, kata dia, para caleg memang sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat. Namun tidak semua caleg mau turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Saya rasa, sosialisasi belum sepenuhnya maksimal. Peran KPU memang sangat menentukan,” katanya.
Pihaknya juga mengajak semua elemen masyarakat tanpa terkecuali untuk turut berperan serta menyukseskan Pemilu 2019 secara kondusif. “Seluruh elemen masyarakat harus menjaga iklim kondusivitas Kota Semarang. Saat ini suasana kota Semarang sudah bagus, maka semua orang wajib menjaganya bersama-sama,” katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Semarang Henry Casandra Gultom mengatakan, hingga kini pihaknya terus melakukan sosialisasi.
“Ada tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Kami telah melaksanakan tahapan-tahapan tersebut. Termasuk sosialisasi kepada masyarakat,” katanya.
Salah satunya, pihaknya menggandeng berbagai komunitas, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga melantik relawan demokrasi.
“Para relawan ini akan membantu KPU memaksimalkan sosialisasi pelaksanaan Pemilu. Mereka sudah kami lantik dan siap melaksanakan tugas,” imbuh Casandra. (*)
editor : ricky fitriyanto
