“Bukan program SKTM-nya yang salah, tapi bagaimana supaya SKTM tersebut tidak ada yang bermain curang,”
SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berencana menghapus penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Alasannya, program SKTM ini justru memicu banyak kecurangan.
Rencana penghapusan SKTM tersebut memancing reaksi pro dan kontra. Kebijakan Ganjar ini dituding tidak pro rakyat miskin. Sebagian kalangan DPRD Kota Semarang menentang keras kebijakan tersebut.
Salah satunya Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso. Dengan tegas, Joko melihat keputusan yang diungkap gubernur tersebut tidak tepat. “Selama ini, program SKTM bisa membantu siswa yang kurang mampu. Penghapusan tersebut justru semakin menunjukkan tidak pro rakyat miskin,” tandas Joko.
Tentu saja, menurut dia, kebijakan penghapusan tersebut tidak tepat untuk diterapkan di Kota Semarang. Joko mempertanyakan mengapa SKTM malah dihapus. “Bukan program SKTM-nya yang salah, tapi bagaimana supaya SKTM tersebut tidak ada yang bermain curang. Itu yang seharusnya ditangani. Bukan malah menghapus SKTM,” katanya.
Maka dari itu, Joko dengan tegas menyatakan tidak setuju kalau SKTM dihapus. Keberadaan SKTM, di Kota Semarang, dirasa cukup membantu warga miskin. “Siswa berprestasi dari kalangan warga kurang mampu menggunakan SKTM ini,” katanya.
Menurut Joko, seharusnya gubernur mencarikan solusi tertentu untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan, bukan menghapus program SKTM. “Tidak bisa langsung menyalahkan program SKTM itu sendiri,” katanya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono juga mempertanyakan rencana penghapusan SKTM tersebut, khususnya untuk pendaftaran di SMA/SMK di bawah kewenangan Pemprov Jateng.
“Kami belum melihat apa dan bagaimana solusi yang dilakukan pemerintah. Layanan apa yang diberikan kalau SKTM itu dihapus apa? Itu belum jelas,” katanya.
Bagaimanapun solusi dari pemerintah agar hak-hak warga kurang mampu ini harus tetap diberikan. Sejauh ini, menurutnya, masyarakat dengan taraf hidup miskin di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang masih cukup tinggi.
“Tentu, jika SKTM dihapus, maka harus ada program lain yang membantu masyarakat tidak mampu,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mendukung program yang ditentukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. “Penghapusan SKTM untuk meminimalisasi terjadinya kecurangan saya setuju,” ujar Hendi.
Dia meminta agar masyarakat memaksimalkan dan memanfaatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Tetapi KIP harus memuat database secara lengkap. Termasuk apabila ada siswa berprestasi dan tidak mampu bisa memanfaatkannya.
“Pada prinsipnya, bagaimana masyarakat Kota Semarang supaya bisa bersekolah dengan mudah, murah, bahkan tidak dipungut biaya,” katanya. (*)
editor : ricky fitriyanto
