in

Semarang Paling Rawan Konflik Pemilu di Jateng, Pelanggaran Netralitas ASN dan Politik Uang

Pengawas ad hoc telah tersebar di 16 kecamatan di 177 kelurahan di Kota Semarang

Apel Siaga Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 di Halaman Kantor Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Minggu (19/11/2023). (ist)

SEMARANG (jatengtoday.com) – Berbagai potensi konflik sosial menjelang pesta demokrasi Pemilihan Legislatif dan Calon Presiden-Wakil Presiden pada Pemilu 2024 perlu mendapatkan perhatian serius. Kota Semarang memiliki potensi konflik tertinggi di Jawa Tengah. Secara nasional, Kota Semarang menempati urutan ke-12 paling rentan konflik.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengakui hal tersebut.

“Ini yang perlu diwaspadai,” ujarnya dalam acara Apel Siaga Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 di Halaman Kantor Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Minggu (19/11/2023).

Pihaknya mengaku telah melakukan berbagai upaya antisipasi, mulai komunikasi di jajaran Pemkot Semarang hingga tingkat kecamatan, kelurahan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

“Kami komunikasikan terkait apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam tahapan pemilu,” ujarnya.

Pemerintah Kota Semarang siap mengawal pesta demokrasi termasuk meminimalisasi segala potensi konflik yang terjadi di tengah masyarakat.

“Kami terus sosialisasikan tahapan dan aturan. Sekarang persiapannya sudah masuk tahapan 50 persen lebih, baik untuk penetapan daftar calon tetap untuk Pileg, Capres dan Cawapres,” ujar Mbak Ita, sapaan akrabnya.

Ita memastikan, pemerintah terus mengawal karena saat ini sudah mulai banyak sosialisasi yang dilakukan oleh Caleg serta Capres dan Cawapres kepada masyarakat.

“Saat ini mulai banyak sosialisasi dari para Caleg dan Capres-Cawapres baik melalui round tag, baliho, spanduk dan sebagainya. Ini yang perlu kita lakukan sosialisasi juga ke masyarakat, terutama mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” katanya.

Termasuk komunikasi lebih masif antara pemerintah daerah dengan Bawaslu Kota Semarang. Dikatakannya, pesta demokrasi harus dilaksanakan sesuai azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) tanpa konflik dan permasalahan apapun.

“Kita jaga kondusivitas, jika ada yang melanggar bisa dikomunikasikan dulu. Jangan sampai membuat kontra agar semua juga bisa berjalan dengan aman dan kondusif,” jelas Mbak Ita.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang, Arief Rahman mengatakan, ada beberapa potensi pelanggaran yang menjadi sorotan Bawaslu saat masa kampanye. Terutama potensi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan politik uang.

“Misal ketika ada ASN datang ke suatu acara kampanye. Kami usahakan agar ASN itu menyingkir atau pulang. Kalau tidak mau ya kita serahkan ke Sentra Gakkumdu (penegakkan hukum terpadu),” ungkapnya.

Soal politik uang, lanjut Arief, beberapa kelurahan di Kota Semarang telah mendeklarasikan diri sebagai kelurahan anti-politik uang. Seperti di Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Meteseh. “Ini yang terus kita dorong,” katanya.

Pihaknya akan terus menggelar Pengawasan Kampanye Pemilu 2024. Pengawas ad hoc telah tersebar di 16 kecamatan di 177 kelurahan di Kota Semarang.”Totalnya ada 225 pengawas ad hoc. Ini bagian dari kesiapsiagaan pengawasan pemilu menyikapi berbagai tahapan,” kata Arief.

Bawaslu akan melakukan pengawasan kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Dengan apel siaga, Arief berharap jajarannya bisa mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran.

“Besar harapannya dengan melakukan tahapan ini, maka potensi-potensi pelanggaran Pemilu bisa ditekan. Kami berharap Pemilu di Kota Semarang bisa berjalan dengan baik, lancar, aman dan damai,” imbuhnya. (*)

Abdul Mughis