SEMARANG (jatengtoday.com) – Rahmat Sari alias Robet, mantan Kepala Desa (Kades) Gondang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (29/4/2019). Ia didakwa melakukan penyelewengan dana desa sebesar Rp 518.621.835.
Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Haris Fadillah Harahap, terdakwa diseret ke meja hijau karena diduga telah menyalahgunakan sumber dana pembangunan pemerintah desa dalam bentuk pendapatan asli desa (PA), dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), bantuan provinsi, dan pendapatan lain-lain.
Berdasarkan dakwaan, pada tahun 2013, terdakwa selaku kepala desa telah menyewakan petak kios blok timur Pasar Esa Gondang kepada 21 orang dalam jangka waktu 25 tahun. Harga sewa yang dipatok bervariasi, mulai dari Rp 10 juta sampai dengan Rp 15 juta.
“Total seluruh uang hasil penyewaan petak kios Pasar Desa Gondang sebesar Rp 230 juta,” ujarnya.
Selain itu, terdakwa juga melakukan perjanjian sewa atas pengelolaan retribusi pasar desa dengan Sutrisno sebesar Rp 72 juta setiap tahunnya. Perjanjian sewa pengelolaan retribusi tersebut dilakukan selama tiga tahun dengan nominal Rp 216 juta.
“Namun pada kenyataannya uang yang dibayar dan diterimanya sebesar 213 juta,” jelas Fadillah.
Terkait Bondo Desa, terdakwa juga menyewakan tanah kas desa blok-blok Sigelap seluas 1450 hektare, tanah bengkok eks Sekretaris Desa seluas 3 hektre, dan dua bidang tanah pendidikan di Desa Gondang.
“Blok Sigelap disewakan selama dua tahun sebesar Rp 31,9 juta, tanah eks Sekdes selama tiga tahun sebesar Rp 100 juta, dan dua bidang tanah desa pendidikan masing- masing Rp 57 juta, serta Rp 20 juta,” terangnya.
Ia melanjutkan, sejumlah temuan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pemalang pada 9 Juli 2018 diakhir masa jabatan terdakwa ditemukan, hasil sewa pengelolaan Pasar Desa Gondang sebesar Rp 213 juta tidak disetorkan kas desa. Lalu penyertaan modal BUMDes dari Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp 100 juta digunakan secara pribadi, serta belum ada pertanggungjawaban dari hasil pengelolaan tanah dana pendidikan tahun 2018 sebesar Rp 57 juta.
Selain itu, pengelolaan tanah desa tidak melalui mekanisme yang benar.
“Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang telah melakukan penyimpangan tidak menyetorkan penerimaan dan pendapatan pemerintah Desa Gondang ke dalam rekening kas desa, melainkan digunakan pribadi sebesar Rp 518.621.835,” paparnya.
Terdakwa dijerat dengan dakwaan subsideritas yakni pasal 2 ayat 1, pasal 18 ayat 1 huruf a dan huruf b UU Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebagai dakwaan primer.
Selain itu terdakwa juga dijerat pasal 3 Jo pasal 18 ayat 1 huruf a an b UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebagai dakwaan subsider. (*)
editor : ricky fitriyanto
