in

Saksi Kasus Pungli Prona di Wonogiri Sebut Tak Pernah Terima Uang dari Terdakwa

SEMARANG (jatengtoday.com) – Sidang kasus dugaan pungli realisasi Program Nasional Agraria (Prona) di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, kembali digelar, Selasa (14/5/2019). Sejumlah saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada yang mengaku menerima aliran uang dari para terdakwa.

Kasus tersebut menjerat 3 terdakwa sekaligus. Yakni Joko Prihartanto (49) selaku eks Camat Tirtomoyo dan terakhir menjabat Sekcam Batuwarno, Widodo (52) Sekcam Tirtomoyo dan terakhir menjabat Sekcam Nguntoronadi, serta Nur Kholis (47) selaku staf Pemerintah Tirtomoyo.

Mereka dilaporkan memungut biaya persiapan realisasi Prona secara tak wajar kepada 2.411 warga sehingga menimbulkan kerugian senilai lebih kurang Rp 1,808 miliar. Prona ini sekarang telah berganti nama menjadi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Ada pun saksi yang dihadirkan dalam perkara itu adalah Surip Suprapto selaku Kabid Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Sertifikat pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri, Sulardi selaku Kepala Kesbangpolinmas Wonogiri, Hartiningsih Kabid Administrasi dan Pembinaan Aparatur pada BKD Wonogiri, Sarjito dari pensiunan PNS Disbudparpora Wonogiri, dan Hartono selaku Pengusaha Properti.

Dalam dakwaan disebutkan, dua dari lima saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebelumnya telah menerima aliran dana pungli. Saksi Sarjito disebut menerima Rp 50 juta yang diangsur sebanyak 3 kali. Sedangkan saksi Hartono menerima Rp 14 juta.

Namun, keduanya tidak ada yang mengakuinya. Bahkan jaksa sempat merinci penerima saksi Sarjito melalui transfer ATM, pertama sebesar Rp 25 juta, kedua Rp 10 juta, dan terakhir Rp 15 juta. “Tidak pernah. Sama sekali saya tidak pernah menerima uang sepeserpun,” ujarnya.

Tak berbeda dengan itu, saksi Hartono juga menampik pernyataan jaksa. Kurang puas dengan jawaban itu, jaksa kembali mencecarnya. Hartono pun akhirnya mengamini. Namun, jumlahnya tidak sama dengan yang ada di dakwaan, dan tujuan pemberiannya juga tidak terkait dengan kasus Prona.

“Saya pernah diberi uang sama terdakwa Joko Prihartanto. Tapi tidak terkait Prona. Dulu Pak Joko ngasihnya pas saya punya hajatan. Rp 4 juta kalau nggak salah. Katanya sih itu sumbangan dari temen-temen,” jelasnya.

Hartono mengaku kenal dengan terdakwa Joko lantaran dulu bertetangga. Hanya beda desa. Bahkan saksi mengaku cukup akrab lantaran dulu sering bertemu. Namun, Hartono tetap berkelit bahwa dirinya tidak ada hubungannya dengan pungli Prona.

Ada pun saksi lainnya, Surip Suprapto, menjelaskan terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang merupakan salah satu pajak perolehan daerah atas tanah dan bangunan. Terkait program Prona diakuinya sama sekali dirinya tidak pernah diajak koordinasi oleh kecamatan, termasuk diajak koordinasi oleh BPN juga tidak pernah.

“Prona di Kecamatan Tirtomoyo pembayaran dari kecamatan tahun 2016 tidak ada. Sedangkan pengampunan tidak ada sesuai aturan perundangan untuk pajak BPHTB,” sebutnya.

Dalam kasus ini, Joko merupakan otak pungli tersebut. Joko selaku Camat Tirtomoyo saat itu menginisiasi penghimpunan biaya persiapan senilai Rp 750.000 per orang atau lebih tinggi Rp 450.000 per orang dari biaya normal Rp 300.000 per orang.

Jaksa menjerat para pelaku dengan Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP.

Atau kedua pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP. (*)

editor : ricky fitriyanto