SEMARANG (jatengtoday.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk serius dalam setiap penanganan relokasi warga.
Sebab, relokasi menjadi salah satu masalah kompleks yang seringkali berlarut-larut dalam setiap program pembangunan. Seperti halnya dalam pembangunan normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) yang tak kunjung beres.
Saat ini masih terdapat 97 rumah hunian di bantaran Banjir Kanal Timur (versi BBWS) belum dilakukan relokasi. Tetapi versi Disperkim Kota Semarang 60-62 rumah yang belum direlokasi. Sehingga hal itu mengakibatkan pembangunan normalisasi BKT tersendat.
“Pada prinsipnya, lahan yang selama ini ditempati warga di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur itu merupakan lahan milik pemerintah. Saat pemerintah, baik pemerintah kota maupun pemerintah pusat membutuhkan, maka tanah tersebut harus dikembalikan,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Wiwin Subiyono, kepada jatengtoday.com, Sabtu (1/12/2018).
Dia juga yakin betul bahwa pemerintah tidak asal mengusir ataupun menggusur begitu saja. Tetapi pemerintah memberikan solusi relokasi yang dalam hal ini, warga dipindah di Rusunawa Kudu. “Ini menjadi salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah dan Rusunawa tersebut siap ditempati,” katanya.
Namun permasalahannya, sebagian warga yang menempati lahan milik pemerintah di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur tersebut menolak ditempatkan di Rusunawa Kudu. Salah satu alasannya karena warga rata-rata bekerja sebagai nelayan. Jika ditempatkan di Rusunawa Kudu terlalu jauh untuk melaut.
“Kalau permasalahannya seperti itu, sebaiknya pemerintah kota melakukan sosialisasi secara intens dan terus menerus agar memperoleh titik temu sebagai solusi,” katanya.
Menurut Wiwin, sebaiknya warga yang terdampak pembangunan ini segera menempati Rusunawa Kudu yang telah siap. Tetapi pemerintah juga perlu merencanakan solusi selanjutnya. Misalnya merencanakan penganggaran pembangunan Rusuwana yang ditempatkan tak jauh dari pantai.
“Sebetulnya pemerintah sudah mencarikan solusi relokasi, tapi kebetulan sebagian warga masih ada yang menolak. Ini masalah yang harus diselesaikan sehingga menemukan titik temu, karena kalau tidak mendapat penanganan serius mengakibatkan program tidak berjalan bisa repot,” katanya.
Masalah relokasi warga, lanjut dia, memang perlu dilakukan secara intens. Kalau tidak dilakukan terus menerus, pasti masalah ini tidak bisa diselesaikan. “Ini konsekuensi pembangunan. Tanggung jawab pemerintah harus menyiapkan tempat relokasi terlebih dahulu,” katanya.
Menurutnya, alternatif solusi lain bisa saja dilakukan negosiasi secara intens antara perwakilan dari warga dan perwakilan dari dinas pemerintah terkait. “Memang ada wacana Pemkot Semarang akan membangun Rusunawa di sekitar Tambaklorok. Tapi saya belum tahu persis soal rencana itu,” katanya.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, Ali, mengaku tidak tahu menahu terkait mengapa sebagian warga di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur menolak pindah ke Rusunawa Kudu.
“Saya tidak tahu (mengapa warga menolak), yang jelas rumah susun sudah kami sediakan,” katanya.
Dia juga menerangkan bahwa tanggung jawab Disperkim Kota Semarang hanya menyiapkan Rusunawa saja. Artinya, bukan merelokasi warga. “Kami sudah menyiapkan dan kapan pun masyarakat mau pindah, kami tinggal bagi kuncinya kalau masyarakat sudah siap,” katanya.
Mengenai persoalan penolakan warga maupun kapan target penyelesaian relokasi, Ali melempar tanggung jawab ke lurah setempat dan camat. “Disperkim itu menyiapkan Rusunawanya saja. Jadi yang punya wilayah Pak Lurah dan Pak Camat setempat,” ujarnya.
Sementara itu, Dinas Perdagangan Kota Semarang yang bertanggung jawab merelokasi ribuan pedagang kaki lima (PKL) di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur hingga sekarang sebagian masih proses pemindahan. (*)
Editor: Ismu Puruhito
