in

Stop Gimik Kampanye Miskin Substansi

Label “Gemoy” terutama dari Gen Z untuk Prabowo bisa didesain yang lebih ciamik. Tetap harus ada makna kampanye yang lebih substansif.

Salah satu model hasil pemrosesan image dengan AI. Prabowo dapat label "Gemoy", terutama dari Gen Z dan sering joget di depan pendukung. (Credit: Midjourney)

Pekan ini adalah periode pertama tahapan kampanye Pemilu 2024. Para calon presiden (capres) diharapkan dapat mempersiapkan visi, misi serta gagasan-gagasan cerdas yang orientasinya adalah bagaimana membangun Indonesia berkemajuan dan lebih unggul.

Tak hanya itu, output dari gagasan cerdas juga mampu membuat daya tarik publik untuk memilihnya sebagai pemimpin bangsa di masa yang akan datang.

Pasangan calon (paslon) yang terdiri tiga pasang, antara lain: pasangan AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar), pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sangat penting memamerkan visi dan misi kepada publik.

Ketiga capres harus membuktikan kemampuannya dihadapan publik. Sebab persoalan presiden-wakil presiden tak bisa dinilai sekedar perhelatan lima tahunan, dan yang penting ada pergantian pemimpin. Pemilihan presiden hakekatnya adalah memilih pemimpin bangsa yang mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik, berdaulat, serta diperhitungkan dunia internasional.
Kampanye harus dipahami sebagai momentum yang pas untuk unjuk kemampuan diri para paslon. Bukan sebaliknya, kampanye hanya hanya terdiri atas gimik-gimik receh yang miskin esensi dari kampanye itu sendiri. Gimik yang seharusnya tak terpajang secara telanjang dihadapan publik. Dan bahkan lebih dominan ketimbang bicara visi dan gagasan ke depan. Ini ironis!

Gimik: Gemoy!

Gimik dalam kampanye, setidaknya seperti tergambar pada sosok capres nomor urut dua: Prabowo Subianto.

Gaya gemoy dan aksi joget-joget dalam beberapa momen undangan publik seharusnya tak perlu seringkali dilakukan. Apalagi, gaya gemoy dan joget-joget itu tidak didukung pemaparan gagasan, atau setidaknya wacana kepemimpinan mendatang; jika Ketua Umum Partai Gerindra itu terpilih sebagai Presiden 2024-2029.

Lantas, apakah gaya gemoy dan aksi joget-joget itu dilarang? Jawabnya: tentu, tidak!

Gaya gemoy dan gimik dengan joget-joget yang khas, asyik, boleh-boleh saja dilakukan oleh siapapun termasuk capres Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo, jika mau. Apalagi pemilu kali ini banyak diikuti pemilih dari kalangan muda. Dan konon, karakteristik kaum milenial dan Gen-Z dinilai lebih gampang terpengaruh dengan hal-hal yang glamour, termasuk gemoy.

Proporsi pemilih di usia 17-40 tahun pada Pemilu 2024 sangatlah besar. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, dari 204,8 juta pemilih terdapat 106,3 juta atau 52% pemilih berusia 17-40 tahun. Maka besarnya jumlah pemilih dari kalangan muda tentu membuat daya tarik tersendiri untuk mendulang kemenangan.

Gaya gemoy dan aksi joget-joget sebagaimana dilakukan sosok Menhan Prabowo bahkan bisa dijadikan branding politiknya. Hal itu setidaknya membuktikan bahwa politik harus dilalukan dengan riang gembira. Kita semua juga sepakat, pemilu dan persoalan politik harus dilakukan dengan asyik serta riang gembira. Tapi persoalannya tak melulu hal “riang gembira” dan gemoy.

Lebih Substansif

Jadi, gemoy yang nampak melekat pada sosok Prabowo bisa didesain yang lebih ciamik, namun tetap harus ada makna kampanye secara lebih substansif. Penulis yang juga bagian dari ‘angkatan’ milenial, dan masih banyak lagi kalangan milenial lainnya menginginkan adanya gagasan-gagasan penting dari pasangan calon.

Gimik dengan gaya gemoy, joget-joget ala Prabowo, boleh saja dilakukan. Capres lainnya, kalau mau gimik dengan outfit bergaya muda juga tidak dilarang. Kita sadar, itu adalah strategi calon dalam ‘berjualan’. Akan tetapi gagasan, visi dan misi jauh lebih penting untuk dipaparkan. Para capres sangat penting merumuskan gagasan penting baik dalam maupun luar negeri.

Pertama, gagasan dalam negeri. Para capres sudah pasti menguraikan strategi membendung laju kemiskinan, membuat strategi mengentaskan pengangguran yang tentunya bakal didominasi oleh kalangan muda. Dalam kontestasi lima tahunan, para capres juga seharusnya bicara bagaimana membangun swasembada pangan, setidaknya Indonesia tak pusing manakala negara eksportir gagal menyuplai kebutuhan pangan dalam negeri.

Gagasan lain yang penting dipaparkan yakni terkait peningkatan kualitas pendidikan serta bagaimana mendesain target pertumbuhan ekonomi Indonesia masa depan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2023 tumbuh sebesar 4,94% (YoY).

Angka itu menunjukkan trend pertumbuhan yang melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya 5,17% (YoY). Menurut Bank Indonesia (BI), pertumbuhan ekonomi ke depan akan didukung oleh permintaan domestik, baik konsumsi swasta dan pemerintah, maupun investasi.

Kedua, gagasan terkait kebijakan luar negeri dan global. Fithra Faisal Hastiadi dalam Media Indonesia (20/11/2023) menyebut bahwa dalam konteks ini, Indonesia akan berperan sebagai negara yang mewakili tiga kepentingan sekaligus. Sebagai negara berkembang, Indonesia berkepentingan atas negara-negara berkembang. Lalu, kepentingan ASEAN dan juga kepentingan negara-negara anggota OKI. Dengan demikian, PR pemimpin Indonesia masa depan memiliki tanggung jawab untuk bersuara lebih keras lagi.

Peran Indonesia mendatang juga menjadi semakin krusial, terutama dalam upaya memitigasi sumber-sumber konflik tersebut. Utamanya yakni dengan mendesak Amerika Serikat dan pihak-pihak terkait untuk mengurangi tensi terkait ketegangan geopolitik. Itu juga menjadi menjadi langkah konkrit dalam upaya membangun stabilitas global.

Sudah saatnya kampanye para capres dibangun secara seimbang antara gimik serta gagasan-gagasan mendasar yang jelas dibutuhkan untuk menimbang; mana calon yang tepat untuk memimpin negeri ini. Sebab, kampanye tak melulu pada gimik, gemoy, joget-joget dan orasi tentang makan siang dan minum susu gratis. Bukan pula, tentang program keberlanjutan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Memimpin negara tak bisa sesederhana itu, Bung!

*) Didik T. Atmaja. Pengkaji masalah sosial dan politik pada Alfa Institute, alumnus FISIP Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Didik Atmaja