Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – APBD 2021 Jateng perlu ditata lagi. Sebab, postur anggaran dan penyusunannya didasarkan kondisi normal. Bukan pandemi Covid-19.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jateng, Mukhlis, saat membacakan pandangan umum fraksi terkait Raperda APBD 2021 Jateng, Senin (21/9/2020).
“Harusnya postur anggaran memperhatikan skenario terburuk di tahun 2021 pandemi masih berlangsung. Atau minimal program lebih fokus pada dampak Covid-19, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan,” terangnya.
Anggota Komisi B DPRD Jateng ini menilai, kebijakan pembangunan dengan skala prioritas lebih mendasarkan beberapa aspek. Seperti proyeksi pendapatan pajak daerah, evaluasi program melalui penyempurnaan target kinerja, dan target RPJMD 2028-2023.
Dia khawatir, kondisi seperti ini berdampak besar pada kondisi APBD ke depan. Nantinya justru menjadi tantangan berat yang harus benar-benar menjadi perhatian serius pemimpin daerah.
“Yakni untuk menata ulang proses penganggaran sekaligus mengantisipasi dan mengambil langkah solutif, tindakan preventif terhadap wabah Covid-19 yang masih saja terus bertambah,” terangnya.
Dalam Nota Keuangan RAPBD 2021, proyeksi Pendapatan Daerah sebesar Rp 26,5 triliun. Naik Rp 560 miliar atau 2,15 persen dari APBD Perubahan tahun anggaran 2020 sebesar Rp 26,01 triliun.
“Penetapan target pendapatan ini diasumsikan bahwa kondisi perekonomian Jateng sedang baik-baik saja. Sedangkan prediksi tentang potensi resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 potensial terjadi,” paparnya.
Dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi, berpotensi juga menurunkan pendapatan daerah. “Pertanyaannya, bagaimana dapat mengejar target pendapatan tersebut?” ucapnya.
Mengenai anggaran pendidikan yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 11,511 triliun terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 10,994 triliun dan Belanja Modal sebesar Rp 517,30 miliar.
“Salah satu permasalahan dunia pendidikan di situasi Covid-19 ini adalah kesulitan proses serta akses belajar mengajar di sekolah serta anggaran pendidikan khususnya sekolah keagamaan atau swasta yang mengalami kesulitan anggaran,” jelasnya.
Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk memerhatikan alokasi anggaran lembaga pendidikan swasta dan keagamaan.
“Khususnya sarana prasarana, guru-guru dan tenaga pendidikan lainnya. Jangan sampai terkesan, pendidikan swasta dan agama di Jateng seolah dianaktirikan dalam alokasi penganggarannya,” tegasnya.
Selain itu, permasalahan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) juga mengemuka di masyarakat. Masih banyak lembaga pendidikan yang belum memiliki akses internet, dimana angka tersebut didominasi oleh jenjang SD/MI.
Mengingat resiko Covid-19 yang juga mengancam anak-anak, tentunya PJJ daring menjadi pilihan terbaik saat ini. “Jika anak-anak usia SD/MI terpapar, maka tidak mungkin mereka akan dikarantina sendiri, pastinya mereka tetap akan membutuhkan pendampingan orang tua. Sementara anak didik juga merasa sudah jenuh dengan kondisi ini,” tandasnya. (*)
editor: ricky fitriyanto
