in

Pedagang: Pilot Project E-Bayar Bikin Repot

SEMARANG – Pilot project penerapan sistem pembayaran elektronik atau E-Bayar yang akan diberlakukan untuk pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Simpang Lima Semarang, ditolak oleh sebagian pedagang.

Sebagian pedagang ini merasa tidak mau dimanfaatkan dan ‘dipaksa’ menjadi nasabah bank secara massal. Mereka juga merasa rutinitas keseharian pedagang lebih dibutuhkan uang cash ketimbang menggunakan sistem non tunai.

“Kami keberatan pak, repot. Pertama karena memang SDM-nya (sumber daya manusia) kurang mumpuni. Kedua, awake dewe sama saja ngutangi bank. Masalahnya tidak ada duit cash, kalau perlu belanja kulakan masih harus ambil duit di bank dulu. Itu jelas repot, waktunya habis,” kata salah seorang PKL di kawasan Simpang Lima Semarang yang tidak mau disebut namanya, Minggu (7/10/2017).

Dikatakannya, selain itu sebagian pedagang keberatan syarat untuk membuka rekening dinilai terlalu mahal, yakni Rp 1 juta. “Kalau kami bikin rekening itu harus mbayar Rp 1 juta. Lha terus artane (uangnya) sinten (siapa)? Lhawong PKL ini pedagang kere-kere (miskin). Rp 1 juta itu mending dipakai modal kulakan to pak. Ngopo diutangke bank?” katanya.

Kemungkinan jika pedagang menggunakan rekening, kata dia, akan sangat merepotkan bagi sebagian pedagang kecil. “PKL itu pulangnya pasti malam, kalau pagi-pagi bangun tidur masih ngantuk, mau belanja kemudian harus nyairkan duit di ATM kan malah repot. Saya nggak mau,” katanya.

Kebutuhan pedagang, kata dia, membutuhkan uang cash untuk kulakan di pasar. Uang hasil transaksi dengan pembeli harus kembali diputarkan untuk belanja kulakan keesokan harinya. Sehingga, menurut dia, sistem E-Bayar ini tidak efektif bagi pedagang kecil. “Intinya kami nggak setuju, keberatan. Apalagi kebanyakan SDM pedagang itu pas-pasan, lulusan SD, SMP, lulusan SMA itu sudah paling top. Kalau nggak percaya bahkan yang tidak bisa tulis menulis juga ada. Jangan disebutkan nama saya, malah repot. Kena teror, ndak mau saya,” katanya.

Meski begitu, lanjut dia, mengenai retribusi selama ini ia membayar Rp 10 ribu setiap hari. Proses pembayaran retribusi dilakukan secara manual. “Kalau retribusi, kami bisa menerima karena itu masuk kas negara, untuk pembangunan. Penarikannya manual saja seperti biasa, ada petugas datang,” katanya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang PKL Simpang Lima, Mardi, mengakui ada sebagian pedagang menolak penerapan
sistem pembayaran elektronik atau E-Bayar yang akan diberlakukan untuk pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Simpang Lima. “Penolakan itu sangat wajar dan manusiawi. Karena memang tidak semua pedagang memiliki tingkat pendidikan cukup.
Bahkan ada yang benar-benar buta huruf. Saya bisa memaklumi itu,” katanya.

Tidak ada keharusan untuk menggunakan sistem pembayaran elektronik ini. Tetapi di kawasan Simpang Lima akan dilengkapi dengan penggunaan sistem pembayaran non tunai. Adapun dengan adanya penolakan dari sebagian pedagang, kata dia, tidak masalah. “Sebab, setiap hari juga masih bisa bertransaksi pembayaran cash,” katanya.

Pihaknya justru menyambut baik penerapan sistem transaksi non tunai tersebut. Karena tuntutan perkembangan zaman tidak bisa dipungkiri dengan berkembangnya teknologi. “Apalagi saat ini banyak sekali orang luar kota menggunakan pembayaran non tunai. Ini sangat baik sekali. Selain itu, penerapan E-Bayar juga efektif untuk mengantisipasi peredaran uang palsu,” katanya.

Sedikitnya ada 30 pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Simpang Lima Semarang saat ini telah menggunakan mesin edisi untuk pembayaran non tunai. Ini menjadi program pilot project kerja sama antara Pemerintah Kota Semarang dengan BNI 46. Sebanyak 30 pedagang tersebut, masing-masing; PKL kompleks Mal Matahari 4 pedagang, Simpang Lima 20 pedagang, taman KB 4 orang, Hans kopi 2 mesin. “Ini pilot project. Kalau antusiasnya banyak, bisa dikembangkan lebih banyak. 30 alat itu sekarang sudah jalan. Uang yang di rekening menjadi tabungan pedagang,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto. (*)

Editor: Ismu Puruhito