SEMARANG (jatengtoday.com) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Tengah bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rupadi menggelar seminar pendidikan politik untuk menghadapi Pilkada serentak 2020 di Jateng.
Kepala Badan Kesbangpol Jateng Muzamil Baharuddin mengungkapkan, kegiatan semacam ini menjadi sangat penting. Sebab, masih banyak kalangan masyarakat yang memerlukan edukasi.
“Untuk kesekian kalinya kami melakukan roadshow. Hari ini di Kabupaten Semarang, besok beda lagi, terus begitu,” jelas Muzamil dalam sambutan yang dibacakan Kabid Politik Dalam Negeri, Ibnu Kuncoro, Kamis (12/3/2020).
Dia menjelaskan, pada tahun ini ada 21 kabupaten/kota di Jateng yang akan menggelar pesta demokrasi. Roadshow pendidikan politik diutamakan terselenggara di daerah-daerah tersebut.
Di Kabupaten Semarang sendiri pesertanya adalah mahasiswa dan tokoh masyarakat sekitar. “Yang hadir ini kami harap bisa menjadi penyambung lidah kami untuk menyampaikan ke masyarakat tingkat bawah,” tutur Muzamil.
Menurutnya, masyarakat yang sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menggunakan hak pilihnya. “Partisipasi ini penting, jangan sampai kita sebagai warna negara malah golput,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Direktur LBH Rupadi terpilih, Bahrul Fawaid menyebut, indeks kerawanan pemilu (IKP) daerah-daerah di Jateng pada Pilkada 2020 ini masih cukup tinggi.
Mengacu pada data Bawaslu, Kabupaten Kendal dan Purworejo menjadi daerah dengan IKP kategori tinggi. Sementara lainnya kategori ringan. Adapun Kabupaten Semarang dan Kota Semarang berada di tengah-tengah.
Menurutnya, Pilkada serentak yang sebentar lagi berlangsung memiliki dampak yang beragam. Bisa dipandang positif jika dilihat dari segi efisiensi anggaran. Tetapi bisa negatif jika menilik ketidaksiapan penyelenggara pemilu.
“Pilkada serentak itu ada plus minusnya. Harus ada komitmen bersama untuk mensukseskannya,” jelasnya.
Yang paling dibutuhkan saat ini, katanya, adalah pengawasan intensif. Sehingga tidak terjadi kecurangan dalam pemilu, seperti money politics, hingga ketidaknetralan ASN.
Dalam hal ini, keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) menjadi sangat penting, baik dari segi pengawasan maupun edukasi. “Kalau mengandalkan aparatur pemerintah memerlukan biaya yang tinggi. Bagi saya, yang paling efektif ya masyarakat itu sendiri,” tandasnya. (*)
editor: ricky fitriyanto
